Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Segera Hearing dengan DPMD Terkait PPK Double Job

S
Penulis: Safitri❯
“Ini memang menimbulkan perdebatan, karena perangkat desa menjadi PPK.”  Kukuh Rahardjo, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso
“Ini memang menimbulkan perdebatan, karena perangkat desa menjadi PPK.” Kukuh Rahardjo, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso
BADEAN, Radar Ijen - Rekrutmen panitia pengawas kecamatan (PPK) sempat menuai polemik karena adanya empat perangkat desa yang merangkap jabatan sebagai PPK. Namun, 115 PPK yang sudah terpilih masih tetap resmi dilantik, kemarin (4/1). Mirisnya, ada dua aturan yang cukup berseberangan.

BACA JUGA : Somalia Diguncang Bom Bunuh Diri Tewaskan 35 Orang

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, Perda Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa perangkat desa dilarang menjabat jabatan lainnya. Sementara itu, dalam UU KPU, tidak ada ketentuan bahwa anggota PPK tidak boleh berlatar belakang perangkat desa. Terbaru, juga muncul Surat Instruksi dari Kemendagri, bahwa semua ASN termasuk perangkat desa boleh menjadi penyelenggara pemilu tingkat kecamatan hingga desa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo menilai Pemkab Bondowoso harus segera mencari solusi terkait polemik itu. Agar ke depan tidak terjadi hal yang sama. Dia mengaku akan segera melakukan hearing dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). “Ini memang menimbulkan perdebatan, karena perangkat desa menjadi PPK,” katanya.

Dalam waktu dekat, Kukuh mengaku akan membahas temuan dan permasalahan yang terjadi selama 2022. Mengingat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bondowoso juga belum dibahas dan diserahkan kepada DPRD. Oleh sebab itu, dia mengaku belum bisa menentukan langkah apa yang seharusnya diambil. Termasuk PPK yang double job dengan perangkat desa, harus memilih salah satu jabatan. “Belum kami bahas secara detail. Tapi, gambaran aturannya seperti itu,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Bondowoso, Sunfi Fahlawati, membenarkan dalam UU KPU tidak ada larangan untuk perangkat desa menjadi PPK.  Terpenting, kata dia, mendapatkan restu atau izin dari pimpinan instansi, yakni kepala desa. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Dengan penetapan M, penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan-Sumber Balen kini tidak hanya menyasar pihak penyedia jasa, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer