Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Somalia Diguncang Bom Bunuh Diri Tewaskan 35 Orang
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, Perda Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa perangkat desa dilarang menjabat jabatan lainnya. Sementara itu, dalam UU KPU, tidak ada ketentuan bahwa anggota PPK tidak boleh berlatar belakang perangkat desa. Terbaru, juga muncul Surat Instruksi dari Kemendagri, bahwa semua ASN termasuk perangkat desa boleh menjadi penyelenggara pemilu tingkat kecamatan hingga desa.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo menilai Pemkab Bondowoso harus segera mencari solusi terkait polemik itu. Agar ke depan tidak terjadi hal yang sama. Dia mengaku akan segera melakukan hearing dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). “Ini memang menimbulkan perdebatan, karena perangkat desa menjadi PPK,” katanya.
Dalam waktu dekat, Kukuh mengaku akan membahas temuan dan permasalahan yang terjadi selama 2022. Mengingat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bondowoso juga belum dibahas dan diserahkan kepada DPRD. Oleh sebab itu, dia mengaku belum bisa menentukan langkah apa yang seharusnya diambil. Termasuk PPK yang double job dengan perangkat desa, harus memilih salah satu jabatan. “Belum kami bahas secara detail. Tapi, gambaran aturannya seperti itu,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Bondowoso, Sunfi Fahlawati, membenarkan dalam UU KPU tidak ada larangan untuk perangkat desa menjadi PPK. Terpenting, kata dia, mendapatkan restu atau izin dari pimpinan instansi, yakni kepala desa. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



