Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Bersiap untuk Comeback Solo, Yesung Super Junior akan Rilis Album Baru
Haeriyah Yulianti, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, mengatakan, alokasi DD pada tahun ini sudah boleh menyentuh kebutuhan yang lain. Termasuk, kata dia, untuk pembangunan infrastruktur yang hampir tak tersentuh kurang lebih dua tahun terakhir. Selain itu, kata dia, DD juga bisa dipakai dalam penanganan stunting dan operasional desa. "Operasional dana desa ini yang terbaru. Jumlahnya hanya 3 persen dari total anggaran" terangnya.
Selain itu, Haeriyah juga menjelaskan, besaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari DD, untuk besarannya dipastikan turun. Pada tahun-tahun sebelumnya minimal 40 persen dari total anggaran desa. Pada tahun 2023 maksimal hanya 25 persen dan minimalnya 10 persen. "Tahun ini 2023 kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur mulai bisa didanai dengan dana desa,” katanya.
Sementara, jumlah DD pada tahun 2023 dipastikan akan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu sesuai dengan ketentuan pusat. Haeriyah juga tidak bisa memastikan berapa penurunan DD setiap desa, karena setiap desa penurunannya diperkirakan akan berbeda. Sebab, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.
Kaitannya dengan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), Haeriyah mengaku saat ini masih dalam proses pengajuan dan fasilitasi Provinsi Jatim. "Jika sudah jadi perbup, maka di-breakdown di APBDes untuk pencairan dana desa,” ucapnya.
Haeriyah juga menilai keberadaan Perbup tersebut penting, karena dapat menjadi acuan dalam penyusunan APBDes 2023. Oleh sebab itu, dia berharap agar selesai dan diundangkan. "Pencairan dana desa 2023 akan mengacu pada raperbup tersebut," tandasnya. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



