Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sulit Terapkan UMK Seratus Persen

S
Penulis: Safitri❯
PADAT KARYA: Tenaga kerja di salah satu gudang tembakau Kecamatan Tamanan tengah pergi untuk istirahat siang. Bertambahnya UMK Bondowoso menjadi Rp 2,1 juta dinilai harus diimbangi dengan pengawasan agar perusahaan menerapkan gaji karyawannya sesuai UMK. 
PADAT KARYA: Tenaga kerja di salah satu gudang tembakau Kecamatan Tamanan tengah pergi untuk istirahat siang. Bertambahnya UMK Bondowoso menjadi Rp 2,1 juta dinilai harus diimbangi dengan pengawasan agar perusahaan menerapkan gaji karyawannya sesuai UMK. 
NANGKAAN, Radar Ijen - Upah minimum kabupaten atau UMK di seluruh kabupaten/kota di Jatim, termasuk Bondowoso, sudah ditetapkan sejak Desember tahun lalu. Oleh karena itu, tahun ini UMK sekitar Rp 2,15 juta bisa diterapkan oleh perusahaan. Namun, hal itu sulit terealisasi bagi seluruh perusahaan di Bondowoso.

BACA JUGA : Malam Tahun Baru Panen Sampah Tembus 2,5 Ton

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, UMK Bondowoso tahun 2023 mengalami peningkatan. Tercatat pada 2022 lalu jumlahnya hanya Rp 1,95 juta, kemudian pada tahun ini naik menjadi mencapai Rp 2,15 juta. Kabid Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Bondowoso Jamila Fitriyastuti mengatakan, kurang lebih ada 800 perusahaan di seluruh Bondowoso. Jumlah tersebut, kata dia, termasuk perusahaan menengah ke bawah.

Dari total perusahaan di Bondowoso tersebut, kata dia, bisa dipastikan tidak semua menerapkan gaji karyawannya sesuai UMK yang telah ditentukan. “Bisa dihitung jari perusahaan yang besar di Bondowoso,” katanya.

Dikonfirmasi terkait upaya pengawasan, Jamila menuturkan baru akan melakukan pada Februari hingga Maret mendatang. Khususnya kepada 30 perusahaan terpilih secara langsung dengan cara mendatangi perwakilan perusahaan. Sementara, perusahaan lainnya yang sudah biasa, hanya berupa konfirmasi saja. “Para karyawan juga akan kami tanya berapa gaji mereka,” imbuhnya.

Hingga kini belum ada perusahaan yang menyampaikan keberatan dengan besaran UMK. Sayangnya, kata dia, besaran UMK hanya sebagai acuan untuk memberikan upah.  Pihaknya juga tidak bisa menekan lebih jauh kepada seluruh perusahaan di Bondowoso untuk menerapkan gaji karyawan sesuai UMK yang berlaku. Hal itu karena ada kekhawatiran perusahaan akan gulung tikar. Lantaran antara pendapatan dengan biaya operasional, termasuk gaji karyawan, tidak seimbang. “Mereka (perusahaan, Red) ada semacam itu dan membuat perjanjian kesepakatan, antara perusahaan dengan karyawan,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Dengan penetapan M, penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan-Sumber Balen kini tidak hanya menyasar pihak penyedia jasa, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer