Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Realisasi Perbaikan RTLH Masih Jauh dari Target

S
Penulis: Safitri❯
TAK LAYAK: Salah seorang warga ketika memperbaiki rumahnya yang terbuat dari bambu.
TAK LAYAK: Salah seorang warga ketika memperbaiki rumahnya yang terbuat dari bambu.
KADEMANGAN, Radar Ijen - Setiap tahun Pemkab Bondowoso memiliki target untuk membangun 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat miskin. Sayangnya, menjelang 2022 berakhir target tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satunya refocusing anggaran. Terlebih selama ini memang hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat.

BACA JUGA : Keluarga Korban Perkosaan di Sungai Jember Minta Pelaku Dihukum Berat

Hari Cahyono, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim Ciptaru) Bondowoso, menyampaikan, dari beberapa tahun yang lalu hingga saat ini, target pembenahan RTLH di Bondowoso memang berjumlah 1.000 unit rumah. Namun pada tahun ini hanya terealisasi sebanyak 409 rumah. “Angka 304 itu BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Red) pusat, yang 105 itu APBD Bondowoso,” jelasnya.

Tidak tercapainya target yang sudah ditentukan, menurut pria yang akrab disapa Hari itu, salah satunya karena adanya pandemi Covid-19. Sehingga ada refocusing anggaran, khususnya di Bondowoso. Menurutnya hal itu tidak hanya terjadi di Bumi Ki Ronggo. “Hampir di seluruh wilayah NKRI ini,” imbuhnya.

Menurut Hari, selama ini dalam pembenahan RTLH, Pemkab Bondowoso memang mengandalkan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Itu pun lokasinya sudah ditentukan. Sementara, untuk anggaran yang berasal dari APBD kabupaten ditentukan melalui usulan dari pihak desa.

Meski tahun ini belum tercapai, untuk tahun 2023 Hari mengatakan akan tetap memasang target seribu rumah. Sebab, 319 rumah dipastikan akan dibangun tahun depan. Rumah tersebut merupakan usulan pada 2022, tapi baru akan terealisasi tahun depan. “Bisa bertambah, kalau memang ada anggaran dari pusat,” katanya.

Lebih lanjut, Hari juga menuturkan, untuk ke depan, selain mengandalkan dana dari pusat dan APBD, juga akan mencari jalan lain agar target pembenahan RTLH dapat tercapai. Salah satu caranya adalah menggandeng instansi atau perusahaan lain, agar menyalurkan CSR-nya untuk pembangunan tersebut. “Termasuk dari TMMD dan Baznas,” pungkasnya. (ham/c2/bud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Respon Keluhan Warga, Pemkab Lumajang Prioritaskan Perbaikan Jalan di APBD 2027

Respon Keluhan Warga, Pemkab Lumajang Prioritaskan Perbaikan Jalan di APBD 2027

Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan perbaikan jalan rusak menjadi salah satu fokus prioritas pembangunan daerah dalam pembahasan Raperda APBD 2027.

Tak Perlu Bebani APBD Rp 100 Miliar, Dispendik Bondowoso Genjot Revitalisasi 165 Sekolah

Tak Perlu Bebani APBD Rp 100 Miliar, Dispendik Bondowoso Genjot Revitalisasi 165 Sekolah

Dispendik Bondowoso mengandalkan program revitalisasi pusat untuk 165 sekolah demi menghemat APBD senilai Rp 100 miliar melalui mekanisme swakelola.

APBD Lumajang 2027 Terbatas tapi Kebutuhan Meningkat, Bupati Indah Tekankan Efisiensi

APBD Lumajang 2027 Terbatas tapi Kebutuhan Meningkat, Bupati Indah Tekankan Efisiensi

Di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan, Pemkab Lumajang menetapkan delapan prioritas pembangunan serta pengelolaan APBD 2027 yang berorientasi pada hasil nyata.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer