Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Muncul Laporan PPK Jadi Pengurus Parpol

S
Penulis: Safitri❯
KLARIFIKASI: KPU Bondowoso melakukan pengecekan terhadap PPK yang menjadi perangkat desa hingga diduga sebagai pengurus parpol. 
KLARIFIKASI: KPU Bondowoso melakukan pengecekan terhadap PPK yang menjadi perangkat desa hingga diduga sebagai pengurus parpol. 
KEMBANG, Radar Ijen – Lima calon anggota panitia penyelenggara kecamatan (PPK) yang baru saja lolos mulai muncul laporan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso. Dalam laporan tersebut, terdapat empat calon anggota PPK sebagai perangkat desa dan satu orang diduga pengurus partai politik (parpol).

BACA JUGA : Terpaksa Iuran untuk Perbaiki Atap Makam Ki Ronggo

Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Bondowoso Sunfi Pahlawati mengatakan, pihaknya mulai menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. "Kami lakukan klarifikasi kepada empat orang yang terlapor sebagai perangkat desa dan satu orang terlapor sebagai pengurus parpol," terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Perempuan yang akrab disapa Fifi itu menguraikan, hasilnya empat orang tersebut mengakui memiliki latar belakang sebagai perangkat desa. Namun, kata dia, empat orang yang bersangkutan sudah mendapatkan surat rekomendasi atau izin dari pimpinannya, yaitu kepala desa. "Mereka sudah dimintai keterangan dan sudah menunjukkan surat rekomendasi dari pimpinan desanya masing-masing," urainya. Dirinya menjelaskan, anggota PPK yang statusnya menjadi perangkat desa atau pegawai ASN juga diperbolehkan. Asalkan memiliki surat izin dari pimpinannya.

Menurutnya, surat izin tersebut tidak hanya menggugurkan persyaratan administrasi. Namun, juga catatan komitmen antara pihak desa, camat, dan yang bersangkutan untuk bekerja secara serius sebagai anggota PPK dan tanpa mengesampingkan pekerjaan sebelumnya sebagai perangkat desa. "Kalau bisa berjalan dua-duanya, kenapa tidak," tegasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, saat para anggota PPK dilantik sudah tidak ada problem. Artinya, soal komitmen dan kelayakannya bisa dipertanggungjawabkan. "Sebelum mereka dilantik harus klir dulu. Bahwa perangkat desa tidak ada larangan menjadi PPK. Asalkan ada surat izin langsung dari pimpinannya bahkan diketahui oleh camat," imbuhnya.

Selain itu, terkait laporan dugaan ada satu PPK yang menjadi pengurus parpol, kata Fifik, pihak KPU Bondowoso sudah melakukan klarifikasi.  Serta telah memeriksa di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Dirinya menyatakan, terlapor tidak terdaftar ke Sipol. Artinya, pihak terlapor tidak menjadi bagian dari parpol. Hal tersebut dikuatkan oleh pihak parpol yang dimaksud bahwa terlapor bukanlah pengurus maupun anggotanya. (aln/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Dengan penetapan M, penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan-Sumber Balen kini tidak hanya menyasar pihak penyedia jasa, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer