Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

20 Persen Warga Miskin Tak Tersentuh Bantuan

S
Penulis: Safitri❯
KROSCEK: Petugas saat mengecek data warga miskin yang akan mengambil bantuan.
KROSCEK: Petugas saat mengecek data warga miskin yang akan mengambil bantuan.
DABASAH, Radar Ijen – Demi memastikan bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah tepat sasaran, pendataan terhadap masyarakat miskin harus terus diperbarui. Termasuk kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di Bondowoso. Apalagi, ada 20 persen masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan.

BACA JUGA : Perjelas Tujuan Pelihara Merak Hijau

Anisatul Hamidah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, menegaskan, pembaruan data para penerima memang harus terus dilakukan. Dia meyakini, hingga saat ini masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Pembaruan data juga bisa dilakukan mulai dari tingkat desa, melalui aplikasi yang sudah disediakan.

Jika pemutakhiran data terus dilakukan, menurut Anis, kesalahan dalam penyaluran bantuan dapat diminimalisasi. Selain itu, masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan diminta agar segera melapor di aplikasi Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah dibuat sebelumnya. “Masyarakat yang belum masuk di data, ada aplikasi namanya Usul Sanggah,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, aplikasi itu tidak hanya bisa digunakan untuk mengusulkan warga miskin agar mendapat bantuan. Tetapi, juga dapat digunakan untuk melaporkan apabila ada temuan masyarakat yang sudah mampu, tapi tetap menerima bantuan. “Masyarakat bebas mengakses aplikasi itu,” imbuhnya.

Apakah semua masyarakat miskin di Bondowoso sudah terkaver bantuan? Anis menjelaskan, memang belum semua masyarakat miskin mendapat bantuan. Mengingat, penentuan para penerima bantuan, baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun lainnya, langsung oleh Kemensos. Salah satu caranya dengan usulan data yang dimasukkan oleh operator desa. “Kuota penerima kami sesuaikan dengan kuota dari Kementerian Sosial,” terangnya.

Melihat hal tersebut, dia mengaku masih terus mengajukan kepada Kemensos untuk menambah kuota penerima bantuan di Bondowoso. Sebab, kurang 20 persen dari masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan. Khususnya penerima bantuan iuran Kartu Indonesia Sehat (KIS). Itu merupakan hal dasar masyarakat yang harus dipenuhi. “Tapi, kami pastikan tidak ada aduan warga miskin yang tidak kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer