Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Peduli Masyarakat dan Umat, PAN Ungkap Ganjar-Erick Duet Sempurna
Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Bambang Soekwanto ketika dikonfirmasi sejumlah awak media. Setelah dirinya mengikuti sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Netralitas ASN, TNI, dan Polri, Senin (5/12).
Bambang mengatakan, sikap netralitas bagi ASN, TNI, dan Polri dalam pemilu adalah sebuah kewajiban. Terlebih, menurutnya, ASN dilarang terlibat langsung dalam politik praktis. Meski masih diberikan hak untuk memilih, tapi tetap tidak boleh ikut berpolitik. "Boleh berpolitik (praktis, Red), tapi setelah masuk usia pensiun," katanya.
Pria yang akrab disapa Wawan itu juga menuturkan, netralitas ASN agar tidak ada yang mencederai Pemilu 2024 mendatang. Hal itu sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Bahwa mereka dilarang memberikan dukungan kepada caleg, cagub/cawagub, capres dan cawapres, termasuk pada media sosial masing-masing. "Baik komentar, share, ataupun cuma sekadar like pada unggahan calon yang ikut kontestasi politik," tegasnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bondowoso Aries Agung Sungkowo. Menurutnya, untuk mewujudkan pemilu serentak 2024 yang damai, harus berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan aturan lainnya. Namun, yang paling utama bagi para ASN adalah tetap menjaga netralitasnya. "Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk mendukung peserta pemilu," imbuhnya.
Selain itu, para ASN diharapkan mampu mewujudkan Pemilu 2024 yang damai. Tentunya dengan semangat merawat kebinekaan, serta menjaga martabat dengan menolak dan melawan hoax, ujaran kebencian, dan politik uang. "Tertentu dan tidak melakukan kampanye hitam, menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong," tandasnya. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



