Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Bupati Hendy Tegaskan Pentingnya Perluasan Digitalisasi
Ketua Komisi II Andi Hermanto mengatakan, input data kebutuhan petani akan pupuk di e-RDKK tidak boleh dilakukan sembarangan. Artinya, harus tepat sasaran kepada petani yang menjadi penguasa lahan.
Menurutnya, Pansus Pupuk Subsidi DPRD Bondowoso dibentuk tidak hanya saat persoalan kelangkaan pupuk. Melainkan, pada input data di e-RDKK juga akan diselesaikan.
Dirinya akan mengawal persoalan pupuk dari awal hingga akhir. Termasuk tentang input data di e-RDKK. Dirinya juga akan mengawal hasil rekomendasi dari Pansus Pupuk Subsidi DPRD Bondowoso. "Harapannya tahun 2023 sudah tidak terulang lagi seperti sebelumnya (persoalan pupuk subsidi, Red)," ucapnya.
Dirinya menambahkan, kegiatan pansus yang sudah dibentuk akan mengawal persoalan pupuk di Bondowoso. Termasuk hasil rekomendasi dari pansus. "Pansus masih akan terus mengawal sampai pelaksanaan rekomendasi dijalankan," tegasnya.
Sementara itu, Kabid Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertapa) Bondowoso Sofia Adie Kurniawati mengatakan, input data pada e-RDKK hingga saat ini masih berlangsung. Menurutnya, pendataan akan berakhir pada tanggal 15 Desember ini. "Pendataan belum selesai. Terakhir tanggal 15 ini (Desember, Red)," ujarnya.
Dirinya menyatakan, usulan yang akan diajukan saat ini lebih banyak daripada usulan pupuk subsidi pada tahun 2022, terutama urea. Pada tahun 2023, Dispertapa Bondowoso mengajukan 31.779 ton dengan jenis pupuk urea dan 17.355 ton pupuk NPK. "Pengajuan di tahun 2022 itu, urea 31.273 ton. Sementara, NPK 18.660 ton," pungkasnya. (aln/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



