Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hasil Pansus Pupuk Subsidi Masuk Kepolisian

S
Penulis: Safitri❯
MENYAPA: Sejumlah jamaah haji tahun lalu ketika berada di Tanah Suci, Makkah.
MENYAPA: Sejumlah jamaah haji tahun lalu ketika berada di Tanah Suci, Makkah.
TENGGARANG, Radar Ijen - DPRD Bondowoso meminta aparat penegak hukum (APH) menindak tegas pelanggar pendistribusian pupuk subsidi. Hal itu sesuai kesepakatan paripurna DPRD setelah melakukan sidak di beberapa kios dan distributor. Bahkan, dari pelimpahan tersebut terdapat sejumlah anggota DPRD yang dipanggil dan diperiksa.

BACA JUGA : Kisah Desa Paseban Bahu-membahu Tolak Eksploitasi Tanah Pesisir

Ketua Pansus Pupuk Subsidi DPRD Bondowoso Andi Hermanto mengatakan, hasil pansus pupuk subsidi itu melahirkan sejumlah rekomendasi saat rapat paripurna. "Kami sudah melimpahkan berkas hasil pansus kepada APH itu sejak 7 November,” terangnya.

Politisi yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Bondowoso itu menambahkan, terdapat 15 rekomendasi yang disahkan saat paripurna tersebut. Satu di antaranya melimpahkan penanganan pelanggar pupuk subsidi kepada kepolisian. "Iya, hasil rekomendasi dilimpahkan kepada APH," imbuhnya.

Andi mengatakan, setelah pelimpahan tersebut, terdapat beberapa anggota dari DPRD Bondowoso yang dilakukan pemeriksaan. Dirinya tidak menjelaskan secara terperinci terkait jumlah anggota dewan yang dipanggil. "Sudah ada yang diperiksa oleh kepolisian. Saya tidak tahu berapa orang," tuturnya.

Pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD tersebut karena berkaitan langsung dengan polemik pupuk subsidi di Bondowoso. Belum diketahui secara terperinci peran pihak yang sudah dilakukan pemeriksaan tersebut. “Yang jelas, pemeriksaan itu untuk dimintai keterangan pasti tentang persoalan pupuk di Bondowoso,” terangnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bondowoso AKP Agus Purnomo hingga siang kemarin (27/11) belum memberikan keterangan apa pun saat dikonfirmasi tentang adanya pemanggilan sejumlah anggota dewan terkait kasus pupuk subsidi dari hasil rekomendasi Pansus Pupuk Subsidi DRPD Bondowoso.

Perlu diketahui, ada 15 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus Pupuk Subsidi DPRD Bondowoso. Salah satunya adalah mendukung kepada APH untuk menindak secara tegas terhadap pihak yang melanggar sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara, salah satu sidak temuan pansus pupuk tersebut menemukan kios pupuk yang tidak mengantongi izin, tapi bisa menjual pupuk subsidi. (aln/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Delapan Poktan Lojejer Wuluhan Mengadu ke DPRD Jember, Sebut Pupuk Subsidi Salah Sasaran

Delapan Poktan Lojejer Wuluhan Mengadu ke DPRD Jember, Sebut Pupuk Subsidi Salah Sasaran

Delapan kelompok tani Desa Lojejer, Wuluhan, mengadu ke Komisi B DPRD Jember karena dugaan pupuk bersubsidi salah sasaran akibat ketidaksesuaian data e-RDKK.

Subsidi Pupuk hingga LPG Bakal Lewat Kopdes, Warga Desa Siap Nikmati Layanan Baru

Subsidi Pupuk hingga LPG Bakal Lewat Kopdes, Warga Desa Siap Nikmati Layanan Baru

RADAR JEMBER - Pemerintah akan menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai barang bersubsidi, mulai dari pupuk, LPG, hingga bantuan pangan. Kebijakan ini diharapkan mampu m

Geram Petani Jember Dipersulit, Bupati Gus Fawait Ancam Cabut Izin Kios yang Berani Main-Main Soal Pupuk!

Geram Petani Jember Dipersulit, Bupati Gus Fawait Ancam Cabut Izin Kios yang Berani Main-Main Soal Pupuk!

Bupati Jember Gus Fawait menegaskan komitmen Pemkab untuk memperketat pengawasan pupuk subsidi dan tidak ragu mengusulkan pencabutan izin kios yang bertindak culas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer