Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Sosok Guru Disabilitas Daksa Naik Ojek untuk Mengajar
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Sapta Adhi Wibawa, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Jatim, ketika melakukan monitoring dan evaluasi di Bondowoso, Rabu kemarin (23/11). Dia mengingatkan bahwa penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ada delapan area yang menjadi fokus pemantauan dari KPK. Di antaranya proses perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pendapatan dan pengelolaan anggaran milik daerah, serta dana desa. "Jangan ada lagi namanya uang ketok palu, untuk persetujuan APBD, harus ada timbal balik dan sebagainya," tegasnya.
Dikonfirmasi apakah ada uang ketok palu di Bondowoso, Sapta Adhi Wibawa mengaku, hingga saat ini belum menemukan laporan semacam itu di Kota Tape. Namun, di sejumlah kabupaten/kota juga masih ada yang melakukan hal itu. Hal tersebut menurutnya bukan dilakukan oleh pejabat, melainkan para oknum.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Bondowoso, Ahmad, menyampaikan, masukan dan saran dari KPK akan menjadi perhatian khusus bagi pihaknya. Sehingga, dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan penekanan dari bupati. "Terutama pengelolaan keuangan, termasuk pertanggungjawabannya, agar lebih baik. Serta, hati-hati dan waspada," imbuhnya.
Dia menjelaskan, di Bondowoso ada delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih rendah dalam pengolahan anggaran. Selain itu, terkait aset hingga administrasi yang perlu diperbaiki. "Sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan itu," pungkasnya. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



