Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Ada Uang Ketok Palu di APBD

S
Penulis: Safitri❯
Photo
Photo
DABASAH, Radar Ijen - Memasuki akhir tahun, salah satu hal yang harus dikerjakan oleh Pemkab Bondowoso adalah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2023. Penyusunannya harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku. Hal itu harus dilakukan agar kepala daerah tidak tersandung masalah hukum.

BACA JUGA : Sosok Guru Disabilitas Daksa Naik Ojek untuk Mengajar

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Sapta Adhi Wibawa, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Jatim, ketika melakukan monitoring dan evaluasi di Bondowoso, Rabu kemarin (23/11). Dia mengingatkan bahwa penyusunan APBD harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ada delapan area yang menjadi fokus pemantauan dari KPK. Di antaranya proses perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pendapatan dan pengelolaan anggaran milik daerah, serta dana desa. "Jangan ada lagi namanya uang ketok palu, untuk persetujuan APBD, harus ada timbal balik dan sebagainya," tegasnya.

Dikonfirmasi apakah ada uang ketok palu di Bondowoso, Sapta Adhi Wibawa mengaku, hingga saat ini belum menemukan laporan semacam itu di Kota Tape. Namun, di sejumlah kabupaten/kota juga masih ada yang melakukan hal itu. Hal tersebut menurutnya bukan dilakukan oleh pejabat, melainkan para oknum.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Bondowoso, Ahmad, menyampaikan, masukan dan saran dari KPK akan menjadi perhatian khusus bagi pihaknya. Sehingga, dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan penekanan dari bupati. "Terutama pengelolaan keuangan, termasuk pertanggungjawabannya, agar lebih baik. Serta, hati-hati dan waspada," imbuhnya.

Dia menjelaskan, di Bondowoso ada delapan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih rendah dalam pengolahan anggaran. Selain itu, terkait aset hingga administrasi yang perlu diperbaiki. "Sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan itu," pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Respon Keluhan Warga, Pemkab Lumajang Prioritaskan Perbaikan Jalan di APBD 2027

Respon Keluhan Warga, Pemkab Lumajang Prioritaskan Perbaikan Jalan di APBD 2027

Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan perbaikan jalan rusak menjadi salah satu fokus prioritas pembangunan daerah dalam pembahasan Raperda APBD 2027.

Tak Perlu Bebani APBD Rp 100 Miliar, Dispendik Bondowoso Genjot Revitalisasi 165 Sekolah

Tak Perlu Bebani APBD Rp 100 Miliar, Dispendik Bondowoso Genjot Revitalisasi 165 Sekolah

Dispendik Bondowoso mengandalkan program revitalisasi pusat untuk 165 sekolah demi menghemat APBD senilai Rp 100 miliar melalui mekanisme swakelola.

APBD Lumajang 2027 Terbatas tapi Kebutuhan Meningkat, Bupati Indah Tekankan Efisiensi

APBD Lumajang 2027 Terbatas tapi Kebutuhan Meningkat, Bupati Indah Tekankan Efisiensi

Di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan, Pemkab Lumajang menetapkan delapan prioritas pembangunan serta pengelolaan APBD 2027 yang berorientasi pada hasil nyata.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer