Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Tersangka Kerusuhan Silo Ditahan Jaksa
Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2023 di Gedung DPRD, kemarin (4/11), penurunan PAD tersebut dipertanyakan oleh fraksi Partai Gerindra Bondowoso. Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen dalam rapat paripurna tersebut, pendapatan Bondowoso pada 2020 sebesar Rp 2 triliun lebih. Kemudian, pada 2021 jumlah mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, karena masih berkisar di angka Rp 2 triliun. Sementara, untuk 2023 mendatang, mengalami penurunan yang cukup signifikan, mencapai Rp 1,8 triliun.
Abdul Majid, Juru Bicara Fraksi Gerindra, dalam laporannya menyampaikan, ketika digabungkan ternyata struktur pendapatan dan belanja sejak tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, dengan RAPBD 2023 terjadi penurunan pendapatan.
Baik dari transfer langsung maupun pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi internal dan eksternal dianggap menjadi tantangan bahwa sistem pengelolaan anggaran di pemerintah daerah sangat diperlukan perubahan skema yang lebih inovatif. Serta tidak sekadar melaksanakan sistematika regulasi. "Tapi, dari sistem yang sudah ada. Berdasarkan realisasi dan prioritas kebutuhan masyarakat," katanya.
Selain itu, dia menuturkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah memberikan arah menuntun kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. "Kami akan menguji konsistensi antara tema pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Yaitu untuk kemandirian dan pertumbuhan ekonomi rakyat," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, terdapat beberapa OPD yang berkewajiban menjaga, membina, dan memelihara iklim usaha. Baik skala makro maupun mikro. Selain itu, mereka juga harus melakukan analisis kebutuhan yang paling mendesak dan konkret. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi pengusaha kecil dan menengah. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



