Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendapatan Bondowoso Tahun 2023 Menyusut

S
Penulis: Safitri❯
TUNGGU GILIRAN: Kondisi jalan rusak di Jalan Raya Tamanan. Kini, perbaikan di titik tersebut menunggu tahapan dari Dinas BSBK Bondowoso.
TUNGGU GILIRAN: Kondisi jalan rusak di Jalan Raya Tamanan. Kini, perbaikan di titik tersebut menunggu tahapan dari Dinas BSBK Bondowoso.
TENGGARANG, Radar Ijen - Pemerintah eksekutif dan legislatif Bondowoso kini tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 mendatang. Sayangnya, berdasarkan draf yang disediakan, jumlah pendapatan justru mengalami penurunan.

BACA JUGA : Tersangka Kerusuhan Silo Ditahan Jaksa

Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2023 di Gedung DPRD, kemarin (4/11), penurunan PAD tersebut dipertanyakan oleh fraksi Partai Gerindra Bondowoso. Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen dalam rapat paripurna tersebut, pendapatan Bondowoso pada 2020 sebesar Rp 2 triliun lebih. Kemudian, pada 2021 jumlah mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, karena masih berkisar di angka Rp 2 triliun. Sementara, untuk 2023 mendatang, mengalami penurunan yang cukup signifikan, mencapai Rp 1,8 triliun.

Abdul Majid, Juru Bicara Fraksi Gerindra, dalam laporannya menyampaikan, ketika digabungkan ternyata struktur pendapatan dan belanja sejak tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021, dengan RAPBD 2023 terjadi penurunan pendapatan.

Baik dari transfer langsung maupun pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi internal dan eksternal dianggap menjadi tantangan bahwa sistem pengelolaan anggaran di pemerintah daerah sangat diperlukan perubahan skema yang lebih inovatif. Serta tidak sekadar melaksanakan sistematika regulasi. "Tapi, dari sistem yang sudah ada. Berdasarkan realisasi dan prioritas kebutuhan masyarakat," katanya.

Selain itu, dia menuturkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah memberikan arah menuntun kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. "Kami akan menguji konsistensi antara tema pembangunan di Kabupaten Bondowoso. Yaitu untuk kemandirian dan pertumbuhan ekonomi rakyat," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, terdapat beberapa OPD yang berkewajiban menjaga, membina, dan memelihara iklim usaha. Baik skala makro maupun mikro. Selain itu, mereka juga harus melakukan analisis kebutuhan yang paling mendesak dan konkret. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi pengusaha kecil dan menengah. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer