Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Temukan 8.000 KTP Meninggal Masih Aktif

S
Penulis: Safitri❯
MEYAKINKAN: Kepala BPJS Kesehatan Bondowoso Edy Agus Riyanto menunjukkan hasil data kepesertaan aktif JKN. 
MEYAKINKAN: Kepala BPJS Kesehatan Bondowoso Edy Agus Riyanto menunjukkan hasil data kepesertaan aktif JKN. 
KADEMANGAN, Radar Ijen - Baru-baru ini, ditemukan adanya KTP berstatus aktif milik masyarakat yang sudah meninggal. Hal tersebut disampaikan berpengaruh pada status universal health converge (UHC) yang sudah diraih Bondowoso, beberapa minggu lalu. Namun, hal itu disangkal oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bondowoso Edy Agus Riyanto.

BACA JUGA : Tidak Sepenuhnya Tanggung Jawab BPBD

Agus menyatakan, 8.000 KTP aktif milik masyarakat yang sudah meninggal itu belum tentu sebagai peserta BPJS Kesehatan. Mengingat, tidak semua masyarakat Bondowoso sudah terdaftar sebagai anggota Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN BPJS Kesehatan). "Tidak berpengaruh, justru saya yakin 8.000 itu mayoritas bukan masyarakat yang berstatus sebagai anggota BPJS," ucapnya.

Menurutnya, jika memang jumlah KTP itu sebagai peserta JKN, maka selayaknya sudah ada pemberitahuan pada data yang dimilikinya. Mengingat, pihak BPJS Kesehatan sudah memiliki server yang secara langsung terkoneksi dengan update data kematian di rumah sakit. "Kami sudah punya data pada server kami. Kalau memang anggota kami yang meninggal, harusnya ada pemberitahuan," terangnya.

Jika yang meninggal bukanlah bagian dari kepesertaan BPJS Kesehatan, kata Edy, justru akan berdampak lebih tinggi pada capaian persentase UHC daripada sebelumnya. Pasalnya, penghitungan setiap persentase pada capaian UHC itu diukur dari jumlah keseluruhan penduduk di Bondowoso.

Jika terdapat pengurangan penduduk yang tidak termasuk peserta BPJS Kesehatan, maka secara otomatis capaian semakin tinggi. "Justru capaiannya bisa semakin tinggi, jika yang meninggal bukan peserta BPJS Kesehatan," tegasnya.

Hingga kini, pihaknya hanya menunggu data pasti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bondowoso. Sehingga, hasil data yang sudah pasti itu bisa disesuaikan dengan data kepesertaan yang ada di BPJS Kesehatan. "Untuk kepastiannya, kami menunggu data pasti dari Dispendukcapil," ucapnya.

Dari data tersebut, pihaknya bisa menentukan berapa capaian persentase dari UHC setelah disandingkan dengan data akurat tersebut. Namun, pada ribuan KTP aktif itu, tidak banyak yang terdaftar sebagai kepesertaan BPJS. "Kalau sudah terdaftar sebagai peserta, lalu terdapat keterangan meninggal dari rumah sakit, maka secara otomatis akan terhapus juga dari data JKN. Justru pada data kami masih tetap saja. Termasuk tingkat capaiannya," jelasnya.

Selain itu, jika peserta yang meninggal di rumah dan tidak ada laporan kematian, maka data kepesertaan juga akan tetap aktif. Kecuali jika diajukan surat keterangan meninggal melalui pemerintah desa, pihak BPJS juga akan memproses keterangan kematian di data JKN.

Edy berharap agar pihak keluarga orang yang meninggal memberikan laporan keterangan tersebut. "Laporan kematian itu penting untuk pembaruan data secara terus-menerus," pungkasnya. (aln/c2/fid)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer