Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Tidak Sepenuhnya Tanggung Jawab BPBD
Agus menyatakan, 8.000 KTP aktif milik masyarakat yang sudah meninggal itu belum tentu sebagai peserta BPJS Kesehatan. Mengingat, tidak semua masyarakat Bondowoso sudah terdaftar sebagai anggota Jaminan Kesejahteraan Nasional (JKN BPJS Kesehatan). "Tidak berpengaruh, justru saya yakin 8.000 itu mayoritas bukan masyarakat yang berstatus sebagai anggota BPJS," ucapnya.
Menurutnya, jika memang jumlah KTP itu sebagai peserta JKN, maka selayaknya sudah ada pemberitahuan pada data yang dimilikinya. Mengingat, pihak BPJS Kesehatan sudah memiliki server yang secara langsung terkoneksi dengan update data kematian di rumah sakit. "Kami sudah punya data pada server kami. Kalau memang anggota kami yang meninggal, harusnya ada pemberitahuan," terangnya.
Jika yang meninggal bukanlah bagian dari kepesertaan BPJS Kesehatan, kata Edy, justru akan berdampak lebih tinggi pada capaian persentase UHC daripada sebelumnya. Pasalnya, penghitungan setiap persentase pada capaian UHC itu diukur dari jumlah keseluruhan penduduk di Bondowoso.
Jika terdapat pengurangan penduduk yang tidak termasuk peserta BPJS Kesehatan, maka secara otomatis capaian semakin tinggi. "Justru capaiannya bisa semakin tinggi, jika yang meninggal bukan peserta BPJS Kesehatan," tegasnya.
Hingga kini, pihaknya hanya menunggu data pasti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bondowoso. Sehingga, hasil data yang sudah pasti itu bisa disesuaikan dengan data kepesertaan yang ada di BPJS Kesehatan. "Untuk kepastiannya, kami menunggu data pasti dari Dispendukcapil," ucapnya.
Dari data tersebut, pihaknya bisa menentukan berapa capaian persentase dari UHC setelah disandingkan dengan data akurat tersebut. Namun, pada ribuan KTP aktif itu, tidak banyak yang terdaftar sebagai kepesertaan BPJS. "Kalau sudah terdaftar sebagai peserta, lalu terdapat keterangan meninggal dari rumah sakit, maka secara otomatis akan terhapus juga dari data JKN. Justru pada data kami masih tetap saja. Termasuk tingkat capaiannya," jelasnya.
Selain itu, jika peserta yang meninggal di rumah dan tidak ada laporan kematian, maka data kepesertaan juga akan tetap aktif. Kecuali jika diajukan surat keterangan meninggal melalui pemerintah desa, pihak BPJS juga akan memproses keterangan kematian di data JKN.
Edy berharap agar pihak keluarga orang yang meninggal memberikan laporan keterangan tersebut. "Laporan kematian itu penting untuk pembaruan data secara terus-menerus," pungkasnya. (aln/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



