Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Tidak Saja Diperkosa Juga HP Ikut Dicuri
Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Nanang Dwi Hariyanto menjelaskan, Satgas Linmas di tingkat kecamatan akan mendapatkan SK langsung dari bupati. Sementara, Satlinmas dan Satkamling di tingkat desa akan mendapatkan SK dari kepala desa setempat. "Ini untuk persiapan pesta demokrasi pada 2024 mendatang," katanya.
Di tingkat kecamatan, minimal beranggotakan 10 orang. Dipilih dan tercantum dalam SK oleh bupati. Sementara, untuk tingkat desa, jumlah anggotanya minimal 13 orang dibagi ke dalam lima regu. Namun, untuk saat ini, di Bondowoso hanya diberlakukan dua regu secara bertahap. "Desa kami minta 13 orang, kemudian kelurahan 15 orang," jelasnya.
Meski begitu, ternyata jumlah anggota masih bisa ditambah. Menyesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Khususnya jumlah TPS yang ada di desa. Sebab, setiap desa jumlah penduduknya tidak sama. Mengingat SK-nya juga dibuat langsung oleh kepala desa terkait. "Menyesuaikan dengan jumlah TPS-nya. Untuk saat ini, kami ambil 13 orang dulu," paparnya.
Saat ini, lanjut Nanang, keberadaan mereka belum memiliki status pasti. Sebab, belum ada SK resmi untuk pembentukannya. Baik dari bupati maupun dari kepala desa setempat. Harapannya, dengan pembentukan secara resmi itu, kegiatan ataupun program yang akan dilakukan menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Bondowoso Ali Djunaedi menuturkan, pembentukan lembaga tersebut memang dalam rangka mendukung adanya rangkaian pesta demokrasi 2024. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. "Tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Serta perlindungan masyarakat," pungkasnya. (ham/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



