Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

NA Pelayanan Publik Copas

S
Penulis: Safitri❯
DIBAHAS: Anggota DPRD Bondowoso, ketika membahas 9 raperda. Empat diantaranya raperda inisiatif legislatif, kemudian lima diantaranya merupakan raperda dari eksekutif.
DIBAHAS: Anggota DPRD Bondowoso, ketika membahas 9 raperda. Empat diantaranya raperda inisiatif legislatif, kemudian lima diantaranya merupakan raperda dari eksekutif.
TENGGARANG, Radar Ijen - Pemkab Bondowoso tengah mengajukan lima rancangan peraturan daerah (Raperda). Salah satunya berkaitan dengan pelayanan publik. Namun sayang, naskah yang diajukan ke DPRD itu diduga hasil menjiplak perda dari daerah lain. 

BACA JUGA : Hibur Masyarakat, Bank Jatim Bondowoso Hadirkan Ada Band

Hal itu terungkap, dalam pandangan umum (PU) Fraksi PKS beberapa waktu lalu. Dalam penyampaian tersebut, dijelaskan bahwa pada bagian BAB IV Penutup Poin Simpulan, tepatnya di alinea kedua berbunyi sebagai berikut. "dengan melihat kondisi pelayanan publik di wilayah Pangandaran saat ini…," dan seterusnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Naskah Akademik (NA) yang diserahkan ke DPRD, menyebutkan nama daerah lain. Bukan Bondowoso. Hal itulah yang membuat Fraksi PKS menduga, bahwa Pemkab Bondowoso menjiplak dari daerah lain.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Ketua Pansus Raperda Pelayanan Publik DPRD Bondowoso, Tohari mengatakan, untuk penyusunan Naskah Akademik, eksekutif biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga. 

Misal dengan perguruan tinggi, dia memperkirakan perguruan tinggi yang sama, juga membuat naskah akademik untuk daerah lain. "Itu hanya diedit daerahnya saja. Mungkin lupa ada yang tidak diedit," katanya.

Jika ternyata memang naskah akademik yang diserahkan, sama persis dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah atau kebutuhan lokal. Maka itu dianggap sangat fatal, serta harus pertimbangan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. "Kecuali itu hanya di pembukaan, di penutupan, itu kan hanya di narasi itu dimaklumi," imbuhnya.

Tetapi kalau itu menyangkut substansi dan sama. Maka ini nanti yang bisa menjadi sebuah masalah. Serta patut untuk dikembalikan. Karena kondisi daerah di Bondowoso, tidak dapat disamakan dengan kondisi daerah lain. 

Namun jika hanya lupa merubah nama dan substansinya berbeda. Serta sudah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, maka dinilai tidak ada masalah. "Saya pikir tidak ada masalah," tandasnya. (ham/fid)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Dengan penetapan M, penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan-Sumber Balen kini tidak hanya menyasar pihak penyedia jasa, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer