Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Hibur Masyarakat, Bank Jatim Bondowoso Hadirkan Ada Band
Hal itu terungkap, dalam pandangan umum (PU) Fraksi PKS beberapa waktu lalu. Dalam penyampaian tersebut, dijelaskan bahwa pada bagian BAB IV Penutup Poin Simpulan, tepatnya di alinea kedua berbunyi sebagai berikut. "dengan melihat kondisi pelayanan publik di wilayah Pangandaran saat ini…," dan seterusnya.
Berdasarkan hal tersebut, maka Naskah Akademik (NA) yang diserahkan ke DPRD, menyebutkan nama daerah lain. Bukan Bondowoso. Hal itulah yang membuat Fraksi PKS menduga, bahwa Pemkab Bondowoso menjiplak dari daerah lain.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Ketua Pansus Raperda Pelayanan Publik DPRD Bondowoso, Tohari mengatakan, untuk penyusunan Naskah Akademik, eksekutif biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga.
Misal dengan perguruan tinggi, dia memperkirakan perguruan tinggi yang sama, juga membuat naskah akademik untuk daerah lain. "Itu hanya diedit daerahnya saja. Mungkin lupa ada yang tidak diedit," katanya.
Jika ternyata memang naskah akademik yang diserahkan, sama persis dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan daerah atau kebutuhan lokal. Maka itu dianggap sangat fatal, serta harus pertimbangan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. "Kecuali itu hanya di pembukaan, di penutupan, itu kan hanya di narasi itu dimaklumi," imbuhnya.
Tetapi kalau itu menyangkut substansi dan sama. Maka ini nanti yang bisa menjadi sebuah masalah. Serta patut untuk dikembalikan. Karena kondisi daerah di Bondowoso, tidak dapat disamakan dengan kondisi daerah lain.
Namun jika hanya lupa merubah nama dan substansinya berbeda. Serta sudah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, maka dinilai tidak ada masalah. "Saya pikir tidak ada masalah," tandasnya. (ham/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



