Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Dugaan Kasus Manipulasi Pegawai Non-ASN di Jember Bisa Dipidanakan
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso Mulyadi mengatakan, saat ini pokdarwis masih identik dengan politik desa. Oleh sebab itu, kini sedang dilakukan pembahasan mendalam agar pokdarwis lebih profesional dan mandiri. "Sebisa mungkin pokdarwis nanti mandiri. Jadi, siapa pun pengganti kepala desa tidak akan berpengaruh," katanya.
Meski sebenarnya anggaran dari pokdarwis lebih banyak diberikan oleh desa. Menurutnya, setiap barang yang diberikan oleh desa, kemudian menjadi aset desa. Bukan milik kepala desa atau perangkatnya.
Untuk mengatasi masalah destinasi wisata desa yang terbengkalai karena pokdarwis tidak sejalan lagi dengan kepala desa, Mulyadi menegaskan, harus ada koordinasi serta kerja sama yang baik antara pokdarwis dengan unsur pemerintah desa. Sehingga wisata yang dikelola desa dapat berjalan secara berkelanjutan. "Nanti juga kami akan membuat regulasi tersendiri. Untuk mengatur hal itu (pokdarwis dan desa, Red)," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia mengaku akan berupaya untuk terus menambah jumlah desa wisata. Bahkan semua desa di Kota Tape ditargetkan memiliki status desa wisata. Dengan catatan menyesuaikan dengan kearifan lokal dan potensi alam yang dimiliki. "Tidak bisa kemudian kami secara sporadis membangun desa wisata di semua desa," tegasnya.
Saat ini perkembangan wisata desa cukup pesat. Bahkan menurutnya, hampir setiap bulan selalu muncul desa-desa baru yang mendeklarasikan diri sebagai desa wisata. Meski begitu, dari seluruh desa yang ada, tidak semua memiliki pokdarwis dan jumlahnya saat ini masih sekitar 80 persen. "Kami berupaya agar semua desa memiliki pokdarwis, serta menjadi desa wisata," pungkasnya. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

