Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Seorang ABK di Sulteng Terkena Roda Gila Mesin Kapal Dievakuasi Basarnas
Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, salah satu landasan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah adanya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Sebenarnya, DPRD telah mengupayakan aturan ini terbentuk sejak 2020 lalu. Beberapa upaya sudah dilakukan, termasuk mendengarkan masukan dari berbagai unsur.
Namun, hingga kini, hal itu belum terealisasi menjadi perda. Oleh sebab itu, DPRD Bondowoso kembali mengusulkan terbentuknya perda tentang pesantren tersebut pada tahun ini. Raperda ini mengatur berbagai hal, seperti infrastruktur, bantuan, dan lainnya. Namun, beberapa hal yang menjadi kewenangan pesantren tidak diatur, seperti kurikulum, kitab, dan lainnya.
Ketua Pansus Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Tohari mengatakan, raperda tersebut agar pemerintah daerah memiliki acuan dalam fasilitasi pesantren. Sehingga, mereka tidak salah dalam menganggarkan APBD untuk memfasilitasi pesantren.
Meski begitu, tidak hanya pesantren yang memiliki santri mukim yang akan difasilitasi. Lembaga keagamaan lain seperti TPQ, madrasah diniyah, guru mengaji, masjid, musala, dan sebagainya, juga akan mendapatkan hak yang sama. Baik di bidang infrastruktur, peningkatan SDM santri, maupun peningkatan SDM para guru. "Tetapi, kami bukan mengatur kurikulumnya, ya," tegasnya.
Dalam raperda yang diampu oleh Dinas Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini, lanjut Tohari, juga mengatur perencanaan sampai pertanggungjawaban bantuan dana. Harapannya, pembangunan lembaga pendidikan keagamaan di Bondowoso semakin cepat. Baik infrastruktur maupun SDM-nya. "Jangan sampai tidak ada perencanaan tapi ada pelaksanaannya. Pasti pertanggungjawabannya akan beda," pungkasnya. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



