Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Matangkan Perda Pesantren

S
Penulis: Safitri❯
TERUS BELAJAR: Potret siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ternyata tidak semua lembaga pendidikan di Bondowoso mampu melengkapi buku bacaan untuk siswanya.
TERUS BELAJAR: Potret siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ternyata tidak semua lembaga pendidikan di Bondowoso mampu melengkapi buku bacaan untuk siswanya.
TENGGARANG, Radar Ijen - Pemerintah Bondowoso tengah menggodok sembilan rancangan peraturan daerah (raperda). Lima di antaranya diusulkan oleh Pemkab Bondowoso, sementara sisanya adalah inisiatif dari DPRD Bondowoso. Salah satu di antaranya Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, telah digodok dan semua fraksi memberikan pandangan umum, kemarin (18/10).

BACA JUGA : Seorang ABK di Sulteng Terkena Roda Gila Mesin Kapal Dievakuasi Basarnas

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, salah satu landasan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah adanya Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Sebenarnya, DPRD telah mengupayakan aturan ini terbentuk sejak 2020 lalu. Beberapa upaya sudah dilakukan, termasuk mendengarkan masukan dari berbagai unsur.

Namun, hingga kini, hal itu belum terealisasi menjadi perda. Oleh sebab itu, DPRD Bondowoso kembali mengusulkan terbentuknya perda tentang pesantren tersebut pada tahun ini. Raperda ini mengatur berbagai hal, seperti infrastruktur, bantuan, dan lainnya. Namun, beberapa hal yang menjadi kewenangan pesantren tidak diatur, seperti kurikulum, kitab, dan lainnya.

Ketua Pansus Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Tohari mengatakan, raperda tersebut agar pemerintah daerah memiliki acuan dalam fasilitasi pesantren. Sehingga, mereka tidak salah dalam menganggarkan APBD untuk memfasilitasi pesantren.

Meski begitu, tidak hanya pesantren yang memiliki santri mukim yang akan difasilitasi. Lembaga keagamaan lain seperti TPQ, madrasah diniyah, guru mengaji, masjid, musala, dan sebagainya, juga akan mendapatkan hak yang sama. Baik di bidang infrastruktur, peningkatan SDM santri, maupun peningkatan SDM para guru. "Tetapi, kami bukan mengatur kurikulumnya, ya," tegasnya.

Dalam raperda yang diampu oleh Dinas Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini, lanjut Tohari, juga mengatur perencanaan sampai pertanggungjawaban bantuan dana. Harapannya, pembangunan lembaga pendidikan keagamaan di Bondowoso semakin cepat. Baik infrastruktur maupun SDM-nya. "Jangan sampai tidak ada perencanaan tapi ada pelaksanaannya. Pasti pertanggungjawabannya akan beda," pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer