Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Pakai Sarung Tak Jadi Masalah

S
Penulis: Safitri❯
ISLAMI: Sejumlah pegawai Disparbudpora Bondowoso ketika menggunakan busana muslim dan sarung. Pakaian ala santri tersebut kini telah diimbau untuk dipakai sebagai peringatan Hari Santri Nasional 2022.
ISLAMI: Sejumlah pegawai Disparbudpora Bondowoso ketika menggunakan busana muslim dan sarung. Pakaian ala santri tersebut kini telah diimbau untuk dipakai sebagai peringatan Hari Santri Nasional 2022.
DABASAH, Radar Ijen - Sepekan menjelang peringatan Hari Santri Nasional (HSN), seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bondowoso diimbau untuk menggunakan pakaian ala santri. Kebijakan tersebut mulai kemarin (14/10) hingga 22 Oktober mendatang. Namun, memakai baju muslim tersebut bukan menjadi kewajiban, hanya imbauan.

BACA JUGA : Imbas Rebutan Jabatan di MTs NU Albadar, Ijazah dan RDM Siswa Diproses

Hal itu diketahui melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bambang Soekwanto. Dalam surat edaran tentang peringatan HSN 2022 tersebut, dijelaskan ada beberapa kriteria dalam memakai busana khas santri. Untuk pria memakai baju muslim, dengan memakai sarung dan kopiah. Sedangkan, perempuan memakai baju muslimah.

Dikonfirmasi terkait surat edaran itu, Sekda Bondowoso Bambang Soekwanto mengatakan, surat edaran mengenai pakaian itu karena dalam momentum HSN tahun ini. Hal itu dilakukan untuk menghormati para ulama dan santri terdahulu. Mereka juga dianggap memiliki peran penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. "Tentu momentum ini harus dimanfaatkan untuk belajar. Tidak hanya simbolis saja, tetapi harus ada nilai-nilai yang bisa diambil," jelasnya.

Dia berharap para pegawai di lingkungan Pemkab Bondowoso dapat meneladani perjuangan para santri dan ulama. Meskipun saat ini bukan lagi untuk berperang melawan penjajah. "Tapi jihad yang dilakukan adalah menjadi ASN dan non-ASN yang baik dan memberikan pelayanan yang maksimal," imbuhnya.

Dikonfirmasi terkait adanya ASN yang nonmuslim, mantan kepala Dinas Pariwisata Lumajang itu menjelaskan, sebenarnya surat tersebut hanya berupa imbauan. Artinya, tidak ada kewajiban harus dilaksanakan. "Ini juga bisa disebut perwujudan dari toleransi beragama," paparnya.

Sementara, salah seorang ASN di Lingkungan Pemkab Bondowoso, Khadijah, menilai imbauan yang dikeluarkan pemkab tersebut positif, sebagai wujud menghargai peran santri ketika ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, dia mengaku dapat bernostalgia dengan momen ketika menjadi santri dulu. "Kalau di lingkungan kerja mengenakan baju muslimah atau melihat orang mengenakan sarung dan kopiah serasa ada di pesantren," pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Pemkab Jember Buka Jalan Santri Berkarir ke Luar Negeri dengan Jaminan Gaji dan Penempatan Terbaik

Pemkab Jember Buka Jalan Santri Berkarir ke Luar Negeri dengan Jaminan Gaji dan Penempatan Terbaik

Seluruh proses pendaftaran dan penempatan ini dikoordinasikan langsung melalui pemerintah daerah dan Dinas Tenaga Kerja, sehingga para santri dan orang tua tidak perlu lagi khawatir terhadap keamanan dan legalitasnya.

Puncak Hari Santri Nasional 2026 di Jember, Gus Fawait Pertegas Komitmen Kaum Sarungan

Puncak Hari Santri Nasional 2026 di Jember, Gus Fawait Pertegas Komitmen Kaum Sarungan

Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan komitmen penuh terhadap kaum sarungan dan ekosistem pesantren melalui berbagai program kerakyatan pada puncak Hari Santri Nasional 2026

DPRD Lumajang Dorong Kontribusi Nyata Santri untuk Kemajuan dan Pembangunan Daerah

DPRD Lumajang Dorong Kontribusi Nyata Santri untuk Kemajuan dan Pembangunan Daerah

Ribuan santri memadati Alun-Alun Lumajang dalam upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026, mendulang dukungan DPRD untuk penguatan peran pesantren dan pembangunan daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer