Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Target Terpenuhi, Status UHC Belum Didapat

S
Penulis: Safitri❯
MENANTI UHC:  Pengendara bermotor saat melintas di depan Kantor BPJS Kesehatan Bondowoso.
MENANTI UHC:  Pengendara bermotor saat melintas di depan Kantor BPJS Kesehatan Bondowoso.
BADEAN, Radar Ijen – Status Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta masih belum didapat bagi Pemkab Bondowoso. Padahal, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mencapai target yaitu 95,18 persen dari jumlah penduduk Bondowoso.

BACA JUGA : Menumbuhkan Budaya Menulis

Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo mengaku, kepesertaan (JKN/KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan sudah mencapai 95,18 persen dari jumlah penduduk di Kota Tape ini. Namun, hingga kini gelar UHC belum didapatkan dan kini dalam tahap pengajuan. Menurutnya, data capaian itu masih dikirim kepada pihak Kantor BPJS Cabang di Banyuwangi.

Pihaknya menuturkan, legalitas itu menjadi bagian penting untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Yakni keterjangkauan atas tersedianya kelengkapan fasilitas kesehatan di tiap-tiap rumah sakit. Namun, karena belum didapat status tersebut, masyarakat masih menunggu satu bulan untuk aktivasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. "Kalau status UHC sudah didapatkan nanti, masyarakat yang ber-KTP Bondowoso bisa mengaktifkan BPJS Kesehatan dalam satu hari," tegasnya.

Tak hanya untuk meraih gelar itu, Kukuh juga mengupayakan agar mempertahankan gelar UHC jika sudah didapatkan. Melalui beberapa leading sector yang menaunginya. "Semua leading sector seperti BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan harus sering koordinasi," urainya.

Sebab, tidak tertutup kemungkinan status akan gugur kembali jika ada penurunan keanggotaan yang melebihi batas minimal capaian, yaitu 95 persen. Jika mengalami penurunan capaian, maka pemerintah pusat memberikan waktu sekitar enam bulan untuk memperbaiki. Sehingga, status tersebut bisa dipertahankan. “Sewaktu-waktu bisa mengalami penurunan dari hasil capaian itu. Kalau itu terjadi, diberi waktu enam bulan untuk memperbaiki,” urainya.

Dalam satu minggu ini, dirinya berharap status UHC sudah didapatkan di Bondowoso. Sehingga jaminan kesehatan bagi masyarakat bisa segera ditanggulangi. Yakni melalui kartu kepesertaan JKN/KIS. Pelayanan gratis, biaya bisa langsung ditangani BPJS Kesehatan. “Ini memudahkan pasien yang sedang menjalani pengobatan. Baik di RS maupun di puskesmas,” pungkasnya. (aln/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer