Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pertanyakan Kasus Saling Lapor

S
Penulis: Safitri❯
MENYATAKAN: Husnus Sidqi (kanan), ketua tim kuasa hukum Bupati Bondowoso Salwa Arifin, ketika memberikan keterangan kepada awak media.
MENYATAKAN: Husnus Sidqi (kanan), ketua tim kuasa hukum Bupati Bondowoso Salwa Arifin, ketika memberikan keterangan kepada awak media.
DABASAH, Radar Ijen - Masih ingat dengan kasus dilaporkannya Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir oleh Bupati Bondowoso Salwa Arifin ke polres? Laporan tersebut atas dugaan pencemaran nama baik yang viral di media sosial. Meski sudah berjalan enam bulan, kasus tersebut hingga saat ini belum ada titik terang. Bahkan, terkesan hanya berjalan di tempat.

Hal itu membuat kuasa hukum Bupati Salwa geram. Mereka juga mempertanyakan perkembangan laporan, yang dilakukan enam bulan lalu itu. Sebab, hingga kini ternyata laporan itu masih berada pada tahap penyidikan di Polres Bondowoso.

Husnus Sidqi, Ketua Tim Kuasa Hukum Bupati Salwa menyampaikan, untuk memastikan perkembangan laporan, pihaknya sudah menyampaikan surat klarifikasi laporan pengaduan, pada 22 Juli lalu. Selain itu, mereka juga melakukan pendekatan secara personal kepada pihak kepolisian. Tepatnya Kasat Reskrim dan tim penyidik Satreskrim Polres Bondowoso. Namun, selalu dihindari oleh yang bersangkutan. "Kami mempertanyakan di mana laporan bupati terhadap saudara Ahmad Dhafir (Ketua DPRD, Red). Ternyata surat tersebut tidak ada balasan sampai hari ini," katanya.

Melihat hal tersebut, tim kuasa hukum kemudian membuat surat aduan kepada Kapolda Jatim pada 13 September lalu, atas sikap penyidik Polres Bondowoso yang dinilai menggantung kasus. Hal ini karena pihaknya tidak melihat perkembangan atas laporan Bupati Bondowoso pada 12 Maret sebelumnya. Surat itu juga ditembuskan kepada Kadiv Propam, Kapolri, dan lainnya. "Pihak penyidik belum pernah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP," tegasnya.

Dengan kejadian tersebut, Husnus menilai ada sikap tidak profesional dari aparat kepolisian di Bondowoso. Khususnya dalam melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan pencemaran nama baik itu. Pihaknya sendiri berencana untuk melaporkan pelanggaran kode etik. "Ya, apabila tetap tidak ada kejelasan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Bondowoso Salwa Arifin mengadukan Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PKB ke Mapolres Bondowoso pada Sabtu, 12 Maret. Atas dugaan penyebaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Setelah adanya pernyataan Ahmad Dhafir tentang dugaan jual beli jabatan di Pemkab Bondowoso.

Tak lama dari laporan bupati tersebut, giliran DPRD Bondowoso yang melaporkan pengurus Parpol PPP Syamsul Hadi Merdeka. Diketahui PPP adalah partai pendukung Salwa Arifin. Dua laporan itu juga terjadi pada Maret lalu.

Pada berita sebelumnya, 7 Juli, Kasat Reskrim Polres Bondowoso AKP Agus Purnomo menyampaikan, terkait persoalan itu, polres sudah mengirimkan surat dan hasil penyelidikan kepada Polda Jatim.  Dan pada waktu itu menunggu gelar perkara di Polda Jatim. (ham/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer