Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

https://radarjember.jawapos.com/pertanian/20/09/2022/penggunaan-kartu-tani-belum-maksimal/
Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso Totok Hariyanto mengatakan, induk persoalan penyaluran pupuk berada pada data yang masih carut-marut. Seperti penerimaan pupuk yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah tidak menguasai lahannya. "Data pada e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, Red) sebelumnya masih carut-marut. Akhirnya berpengaruh pada pendistribusiannya," terangnya.
Totok menyampaikan, terdapat penerima pupuk subsidi yang sudah tidak menguasai lahan. Dirinya mencontohkan, pemilik lahan sudah menggadaikan sawahnya. Saat pupuk subsidi berada pada tahap pendistribusian, justru pemilik yang sudah tidak menguasai lahan masih menerima. "Secara logika harus diterima oleh orang yang memanfaatkan atau menggarap lahan," urainya.
Totok menepis adanya pendistribusian yang sudah dianggap gagal. Pasalnya, proses pendistribusian di bawah, menurutnya, sudah sesuai dengan data yang ada di e-RDKK. Bahkan data yang diambil saat inspeksi mendadak (sidak) oleh Diskoperindag menghasilkan data yang sesuai dengan e-RDKK. "Jadi, tidak ada yang keliru dalam pendistribusiannya," tegasnya.
Sementara soal pengawasan, dirinya mengaku tidak mungkin melakukan pengawasan penuh selama 24 jam. Menurutnya, kontrol terhadap pendistribusian pupuk di bawah juga sudah dilakukan. Tetapi, masih saja terjadi persoalan di bawah atau petani. "Penerimanya memang sesuai data yang ada di e-RDKK. Tapi mereka sudah menggadaikan sawahnya," ungkapnya.
Totok menambahkan, biasanya penebus pupuk yang sudah tidak bertani justru mengambil langkah untuk menjual kembali pupuk yang diterima kepada petani. Selayaknya harus dilakukan koordinasi oleh kios pupuk subsidi setempat, agar penerima dialihkan kepada pemakai atau penggarap lahan pertanian. "Itu perlu dilakukan agar tidak ada kesimpangsiuran," imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah sebelumnya, salah satu distributor pupuk di Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, Samsul, juga menepis adanya permainan dalam pendistribusian pupuk subsidi. Menurut dia, tugas distributor hanyalah menyuplai pupuk kepada kios, sesuai data e-RDKK. “Kalau kami selaku distributor mengirim pupuk ke kios-kios sesuai jatah yang ada di e-RDKK,” bebernya.
Samsul menegaskan, selain tugasnya menyuplai pupuk, distributor juga mempunyai hak mengawasi kios. Terbukti saat ini ada dua kios yang sudah mengajukan pengunduran diri. “Ini sekarang ada dua kios di wilayah Tamanan yang mengajukan pengunduran diri,” kata Samsul.
Dua kios yang mengundurkan itu diduga bermasalah terkait penyaluran pupuk subsidi. Dirinya mengaku tidak mau ambil risiko terkait persoalan yang terjadi pada kios. Terpenting, kata Samsul, pendistribusian sudah sesuai dengan ketentuannya. “Yang bermasalah tanggung sendiri risikonya. Intinya saya selaku distributor melakukan suplai dan pengawasan sesuai aturan,” tambahnya.
Terkait alokasi pupuk subsidi jenis urea 25,9 ribu ton di Kabupaten Bondowoso, menurut Samsul, sebenarnya jumlah itu kurang memadai apabila dibandingkan dengan luas lahan kebutuhan pupuk sesuai e-RDKK petani. “Mengingat luas lahan sesuai e-RDKK di Bondowoso normalnya sekitar 42 ribu ton, baru bisa mencukupi kebutuhan petani Bondowoso,” pungkasnya.
Jurnalis: Zaini Dahlan
Fotografer: Zaini Dahlan
Editor: Dwi Siswanto
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



