Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perbaiki Tata Niaga Pupuk Subsidi

S
Penulis: Safitri❯
ilustrasi
ilustrasi
DABASAH, Radar Ijen – Persoalan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi hingga harga yang berada di atas harga eceran tertinggi (HET) masih saja terus terjadi setiap tahunnya. Legislatif berencana akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengurai dan menangani masalah itu. Sementara, eksekutif juga akan melakukan evaluasi terhadap distributor dan kios pupuk yang ada di Kota Tape.

BACA JUGA : Tujuh Santri Porsadin Akhirnya Difasilitasi

Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Bondowoso Bambang Soekwanto mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap semua distributor nakal. Harapannya, keresahan masyarakat seperti sulitnya mendapatkan pupuk dan serta mahalnya harga yang harus dibayar tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. "Kemudian, memperbaiki tata niaga pupuk bersubsidi tersebut," katanya.

Selain itu, pria yang juga menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso itu menegaskan akan melakukan pembaruan dalam data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Dalam dua bulan ke depan, pihaknya akan kembali melaksanakan verifikasi dan validasi hingga tingkat desa. Hal itu, menurutnya, harus dikawal bersama, sehingga data yang dimasukkan benar-benar nyata. "Jangan sampai di e-RDKK ada tanah kuburan ataupun rumah-rumah dimaksudkan sebagai lahan pertanian," tegasnya.

Para penerima pupuk subsidi, lanjut Bambang, juga harus dipastikan sebagai petani dan masih hidup. Sebab, untuk dapat menerima pupuk bersubsidi, masyarakat harus terdata dalam e-RDKK. Sementara, beberapa waktu terakhir beredar kabar bahwa terdapat masyarakat yang sudah meninggal dunia terdaftar sebagai penerima. "Kami evaluasi lagi, karena tidak dilengkapi data. Hanya laporan biasa dan itu disangkal oleh distributor maupun kios," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyampaikan, terdapat beberapa penyebab yang membuat persoalan pupuk tak kunjung usai. Salah satunya masih ditemukan sejumlah kios nakal yang ada di Bumi Ki Ronggo. Termasuk di dalamnya pendataan petani yang masih dianggap kurang tepat. "Saya bukan tidak tahu pupuk datang pagi, malam diangkut lagi," tegasnya.

Menurutnya, jika tata kelola pupuk bersubsidi seperti itu, selamanya masalah tidak akan pernah selesai. Karenanya, pansus yang dibentuk nantinya akan melibatkan enam fraksi untuk membahas kendala apa yang terjadi dan bagaimana rekomendasi yang akan diberikan. "Contoh mencabut izin distributor, kios, dan sebagainya. Ada tindakan tegas kepada para distributor dan kios yang coba-coba (bermain curang, Red)," pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dari Desa Manggisan, MBPU Dorong Kemandirian Petani Mengembangkan Pestisida Nabati

Dari Desa Manggisan, MBPU Dorong Kemandirian Petani Mengembangkan Pestisida Nabati

Setelah pestisida digunakan selama lima hari pada tanaman kemangi, hasilnya cukup baik. Daun tanaman terlihat lebih segar dan pertumbuhannya juga lebih baik. Pestisida ini membantu menjaga tanaman tetap sehat

Dua Musim Berturut-Turut Dikepung Tikus, Petani Tempurejo Jember Terpaksa Lakukan Ini Demi Selamatkan Sisa Pad

Dua Musim Berturut-Turut Dikepung Tikus, Petani Tempurejo Jember Terpaksa Lakukan Ini Demi Selamatkan Sisa Pad

Petani di Tempurejo, Jember, mengalami gagal panen selama dua musim berturut-turut akibat serangan hama tikus dan berharap adanya pengendalian terpadu dari pemerintah

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer