Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Waspada Penyakit Neurosifilis, Sebabkan Vertigo Hingga Ganggu Kepribadian
Plt Kepala Dispendukcapil Bondowoso Agung Tri Handono mengatakan, masih banyak data penduduk yang sudah meninggal belum diperbarui dan status datanya juga masih aktif. Oleh karena itu, menurutnya, perlu dilakukan pembersihan data terkait penduduk yang sudah meninggal. “Kami sudah mengambil langkah, bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kasun untuk melakukan verifikasi serta validasi data penduduk yang sudah meninggal,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (6/9).
Pembaruan data itu, tambahnya, untuk mengantisipasi adanya program dari pemerintah agar tepat sasaran. Pihaknya menyampaikan, pada bulan Juli lalu, dirinya menargetkan terdapat enam kecamatan untuk dilakukan pendataan. Ditambah empat kecamatan pada bulan Juni. Hasil dari pencatatan itu, terdapat sekitar 8.000 warga yang sudah meninggal dengan status identitas masih aktif. “Jumlah itu dalam dua bulan terakhir pencatatannya,” terangnya.
Agung mengatakan, pencatatan data penduduk yang meninggal dunia itu akan dilanjutkan pada pembuatan akta kematian. Sehingga data itu tidak lagi tercantum pada server yang ada di pusat. Selain itu, kata Agung, tidak ada lagi pemakaian nama orang meninggal pada program dan bantuan apa pun. “Kalau nanti masih ada nama orang yang sudah meninggal mendapat bantuan, bukan urusan Dispendukcapil lagi,” tegasnya.
Dirinya menguraikan, aktifnya data penduduk yang sudah meninggal karena sering menjadi penerima program dan bantuan. “Jika yang menentukan bantuan itu dari pusat melalui dinas terkait, sementara data di Dirjen Dukcapil (Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kementerian Dalam Negeri belum dilakukan penghapusan, maka bisa saja yang sudah meninggal masih menjadi penerima,” katanya.
Dirinya berharap agar dinas terkait juga melakukan update data melalui hasil pendataan terbaru dari Dispendukcapil. Agar tidak ada lagi persoalan orang meninggal masih menerima bantuan. Seperti fasilitas pelayanan dari Kementerian Sosial (Kemensos) atau kesehatan. “Saya berharap dinas-dinas terkait bisa bersinergi dengan kami. Sehingga, berikutnya tidak ada persoalan dengan salah target dalam sasaran apa pun,” pungkasnya. (aln/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



