Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bakar Lahan Tebu Pascapanen Bisa Dipidana

S
Penulis: Safitri❯
DIPANTAU: Kapolres Bondowoso bersama sejumlah pihak terkait lainnya ketika mendatangi lahan tebu yang sengaja dibakar pemiliknya, beberapa waktu lalu.
DIPANTAU: Kapolres Bondowoso bersama sejumlah pihak terkait lainnya ketika mendatangi lahan tebu yang sengaja dibakar pemiliknya, beberapa waktu lalu.
DABASAH, Radar Ijen - Pembakaran lahan tebu pascapanen merupakan kebiasaan masyarakat setelah musim panen berakhir. Namun, ternyata tindakan tersebut dapat masuk dalam tindakan pidana. Sebab, dapat mengganggu masyarakat dari asap yang dihasilkan. Selain itu, tentu berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan semakin meluas.

BACA JUGA : Tiga Komoditas Sebabkan Inflasi

Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko menegaskan, pembersihan lahan dengan cara dibakar sangat dilarang keras. Bahkan termasuk dalam tindak pidana. Oleh sebab itu, ketika ada masyarakat yang tetap melakukan, maka bisa jadi hukuman sudah menanti. "Merupakan suatu tindakan pidana. Bukan cuma dilarang, ya, tapi itu dihukum kalau melakukan kegiatan tersebut," tegasnya.

Melihat hal itu, pihaknya bersama dengan stakeholder terkait mengaku akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait risiko pembakaran lahan. Mengingat, ancaman hukumannya tidak main-main. Konsekuensi pelanggaran itu terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. "Karena ada aturan kaitan dengan itu," imbuhnya.

AKBP Wimboko juga menyebut, pembersihan lahan harus dilakukan dengan cara lain. Baik secara manual maupun diolah kembali menjadi barang yang dapat dimanfaatkan. Intinya, pembersihan dengan cara dibakar memang tidak diperbolehkan. Terlebih, keberadaan titik api terpantau langsung oleh satelit beserta dengan titik koordinat. "Kami mau masyarakat paham terkait hal ini. Sehingga penegakan hukum sebagai upaya terakhir,” paparnya.

Dalam apel siaga karhutla (kebakaran hutan dan lahan), kemarin (29/8), kapolres menekankan kepada camat, kapolsek, serta danramil agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Serta memantau kegiatan petani dengan menggandeng Perhutani, Asosiasi Petani Tebu, dan PG Prajekan. Bahkan bukan hanya petani tebu. Hal yang sama berlaku juga bagi petani lainnya meskipun lahan yang dibakar milik sendiri. "Bahwa melakukan land clearing menggunakan api bukan cuma dilarang, tapi itu sebuah tindakan pidana," pungkasnya. (ham/c2/bud)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer