Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tolak Bentuk Pansus Pupuk Subsidi

S
Penulis: Safitri❯
TERPENUHI: Salah seorang warga ketika mendapatkan vaksinasi dosis dua dari tim vaksinator Dinkes Bondowoso.
TERPENUHI: Salah seorang warga ketika mendapatkan vaksinasi dosis dua dari tim vaksinator Dinkes Bondowoso.
DABASAH, Radar Ijen - Direktur Lembaga Perlindungan dan Pengkajian Korban Kebijakan Publik (LP2K2P) Miftahul Huda meminta DPRD Bondowoso membentuk panitia khusus (pansus) pupuk bersubsidi. Desakan pembentukan pansus pupuk subsidi kepada para wakil rakyat itu bukan tanpa alasan. Sebab, sering kali pupuk subsidi menjadi persoalan petani saat memasuki musim tanam.

BACA JUGA : Tabrak Pejalan Kaki di Depan Terminal Tawang Alun, Warga Jember Meninggal

Menurut Miftah, DPRD sebagai wakil rakyat harus bisa mengurai masalah pupuk subsidi yang menurutnya merugikan para petani. "Kami atas nama rakyat meminta kepada wakil rakyat agar membentuk pansus pupuk bersubsidi," tegasnya.

Mantan ketua PMI Bondowoso itu menyebut, masalah pupuk adalah persoalan klasik. Sebab, selama ini persoalan kelangkaan pupuk subsidi tidak bisa dipecahkan. "Kalau itu (pupuk subsidi, Red) dipansuskan, maka DPRD bisa membuka dokumen data penerima pupuk subsidi," ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Miftah, akar permasalahan pada pupuk itu bisa terurai dengan jelas. Karena itu, menurutnya, perlu dipertanyakan apakah dalam data penerima pupuk subsidi terdapat manipulasi atau tidak. "Jadi, pansus itu penting diadakan. Sehingga persoalan pupuk subsidi ini bisa diurai dan diungkap," ujarnya.

Pihaknya juga mengaku mendukung pernyataan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Bambang Suwito yang turut mendesak aparat penegak hukum melakukan investigasi langsung ke petani agar jelas dan valid, terkait dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso A Mansur mengaku tidak perlu membentuk pansus pupuk subsidi. Sebab, dia masih percaya kepada pihak-pihak yang menangani masalah pupuk. Karena itu, pihaknya menegaskan tak perlu membentuk pansus. "Tidak harus ada pansus, karena tidak mudah membuat pansus. Harus ada kajian-kajian tertentu. Tanpa pansus pupuk subsidi masyarakat mampu dan bisa sejahtera," pungkasnya. (aln/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer