Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Tabrak Pejalan Kaki di Depan Terminal Tawang Alun, Warga Jember Meninggal
Menurut Miftah, DPRD sebagai wakil rakyat harus bisa mengurai masalah pupuk subsidi yang menurutnya merugikan para petani. "Kami atas nama rakyat meminta kepada wakil rakyat agar membentuk pansus pupuk bersubsidi," tegasnya.
Mantan ketua PMI Bondowoso itu menyebut, masalah pupuk adalah persoalan klasik. Sebab, selama ini persoalan kelangkaan pupuk subsidi tidak bisa dipecahkan. "Kalau itu (pupuk subsidi, Red) dipansuskan, maka DPRD bisa membuka dokumen data penerima pupuk subsidi," ucapnya.
Dengan demikian, lanjut Miftah, akar permasalahan pada pupuk itu bisa terurai dengan jelas. Karena itu, menurutnya, perlu dipertanyakan apakah dalam data penerima pupuk subsidi terdapat manipulasi atau tidak. "Jadi, pansus itu penting diadakan. Sehingga persoalan pupuk subsidi ini bisa diurai dan diungkap," ujarnya.
Pihaknya juga mengaku mendukung pernyataan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Bambang Suwito yang turut mendesak aparat penegak hukum melakukan investigasi langsung ke petani agar jelas dan valid, terkait dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso A Mansur mengaku tidak perlu membentuk pansus pupuk subsidi. Sebab, dia masih percaya kepada pihak-pihak yang menangani masalah pupuk. Karena itu, pihaknya menegaskan tak perlu membentuk pansus. "Tidak harus ada pansus, karena tidak mudah membuat pansus. Harus ada kajian-kajian tertentu. Tanpa pansus pupuk subsidi masyarakat mampu dan bisa sejahtera," pungkasnya. (aln/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



