Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sekretaris Dispendukcapil Bondowoso Priyono mengatakan, pihaknya masih belum mengetahui jelas soal NIK KTP juga sebagai NPWP. Sebab, keputusan tersebut oleh tingkat pusat. Soal tindak lanjutnya bagaimana, untuk daerah masih belum ada petunjuk teknis. “Kami di sini hanya membuat identitasnya saja. KTP saja. Tidak membuat NPWP. Soalnya MoU itu terjadi di tingkat pusat," terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen.
Priyono menyatakan, regulasi kesepakatan NIK KTP sekaligus NPWP tersebut langsung dari pusat dan tidak perlu ada tindak lanjut secara kelembagaan di daerah. Sementara itu, untuk mekanisme dan prosedurnya, dirinya masih menunggu informasi terbaru dari pusat. Menurutnya, tindak lanjut di tingkat daerah hanya dilakukan oleh pihak pembuat NPWP. Karena itu, Dispendukcapil hanya memperhatikan progres pembuatan KTP dan KK. "Kami di sini hanya melaksanakan pembuatan KTP-nya saja. Soal dibuat NPWP, secara teknis dilakukan oleh pihak pembuat saja," cetusnya.
Sementara itu, Moh Faizin Bahri, warga asal Desa Pejagan, Kecamatan Jambesari Darus Solah, masih merasa kebingungan soal penetapan NIK sebagai nomor NPWP. Dirinya bingung, apakah setiap orang yang sudah wajib KTP harus punya NPWP atau tidak. "Jadi, yang tidak bisa dipahami, apakah semua pemilik KTP harus punya NPWP atau saat mendaftar saja?" pungkasnya. (aln/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



