Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harusnya Peraturan Ada Sebelum Konflik Muncul

Y
Penulis: Yohanes Pangestu❯
SERIUS: Sejumlah akademisi dari 11 perguruan tinggi bersama Dinsos P3AKB Bondowoso ketika melakukan penyusunan raperdes dan RKD Pencegahan Pernikahan Anak.
SERIUS: Sejumlah akademisi dari 11 perguruan tinggi bersama Dinsos P3AKB Bondowoso ketika melakukan penyusunan raperdes dan RKD Pencegahan Pernikahan Anak.
WONOSARI, Radar Ijen - Persoalan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bondowoso juga disoroti oleh akademisi. Salah satunya dosen Hukum Universitas Bondowoso (Unibo), Ach Abrori, yang menganggap perlu bagi pemerintah untuk menyusun perbup. Dengan begitu, ada regulasi secara detail guna meminimalisasi adanya kecemburuan antarperusahaan media.

BACA JUGA: Belok Mendadak, Emak-Emak di Jember Alami Luka Serius Akibat Kecelakaan

Ach Abrori mengaku, sejak awal mengikuti informasi tersebut, terutama pencairan dana advertorial yang dianggap tidak ada dasar, menurutnya pencairan dana itu tidak salah. Diskominfo memiliki wewenang untuk menentukannya. Namun, yang disayangkan adalah munculnya tuntutan adanya perbup untuk mengatur kerja sama media saat masalah sudah terjadi. "Terus beberapa tahun yang lalu kerja sama dengan media bagaimana?" katanya kepada Jawa Pos Radar Ijen, kemarin (17/7).

Abrori menganggap keteledoran Pemkab Bondowoso itu seharusnya dijadikan evaluasi besar-besaran. Menurutnya, pemerintah harus sadar bahwa peraturan dibuat untuk mengantisipasi kejadian terburuk. Sehingga, persoalan bisa dibendung karena ada regulasi yang dijadikan dasar. Mirisnya, mengapa harus ada masalah, baru perbup mau dikeluarkan. "Makanya, pemerintah harus memiliki cara berpikirnya jangka panjang. Sehingga bisa menjaga kemungkinan yang akan terjadi," urainya.

Tak hanya Pemkab Bondowoso, Abrori juga menyoroti fungsi DPRD sebagai bentuk legislasi. Selayaknya, sebagai bagian yang mengawasi kinerja, DPRD harus peka. “Kenapa baru saat ini disadari perlunya perbup,” ucapnya.

Beberapa tahun sebelumnya, kata dia, kenapa tidak dibuat dan diusulkan. "Mana ada perbup yang mengatur soal kerja sama itu di beberapa tahun sebelumnya. Tidak ada. Sekarang itu dibuat perbup karena ada persoalan di bawah," tegas pria yang sudah 12 tahun menjadi dosen hukum di Unibo itu.

Tak hanya itu, pria 59 tahun itu mengutarakan, Diskominfo Bondowoso sebagai leading sector memang memiliki kewenangan untuk menentukan langkah kerjanya. Namun, tentu harus dilandasi dengan regulasi yang jelas. "Adanya permintaan perbup hanya untuk mengatur, agar tidak ada kecemburuan sosial antarmedia,” paparnya. (aln/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Yohanes Pangestu

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer