Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terpaksa ODGJ Diikat Dulu

S
Penulis: Safitri❯
MENANTI DANA: ODGJ saat dibawa ke RSUD dr Koesnadi. Kini perawatan ODGJ tak lagi gratis, karena dana CSR RSUD dr Koesnadi habis.
MENANTI DANA: ODGJ saat dibawa ke RSUD dr Koesnadi. Kini perawatan ODGJ tak lagi gratis, karena dana CSR RSUD dr Koesnadi habis.
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID - ODGJ merupakan pihak yang sering menggunakan dana CSR RSUD dr Koesnadi. Sebab, mereka tidak sekadar belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, tapi juga tidak ber-KTP. Karenanya, CSR menjadi solusi jitu mengatasi dan mengobati ODGJ di Bondowoso.

BACA JUGA : Semangat Ajaran Baru, Siswa di Jember Tetap Masuk meski Baru Sembuh

Tapi, karena anggarannya sudah habis, maka penanganan mereka harus menggunakan dana pribadi. Bahkan, jika tidak memungkinkan, penanganan terpaksa dilakukan menggunakan kesepakatan antara keluarga dan pendamping.

Muzayyanah, pendamping ODGJ Bondowoso, mengatakan, meskipun sudah tidak ada lagi dana CSR rumah sakit, pihaknya masih akan tetap memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan. Para pendamping ODGJ, kata dia, juga menghimpun dana dari para donatur.

Dengan habisnya anggaran CSR rumah sakit, menurutnya, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mengurus terlebih dahulu BPJS Kesehatan secara mandiri. Kemudian, setelah aktif, pihaknya akan melakukan evakuasi terhadap para ODGJ. Lewat dana donatur tersebut, bisa membayarkan BPJS mandiri kepada ODGJ yang membutuhkan. "Kalau memang sangat urgen dan tidak dapat ditoleransi. Ya, mungkin kami menggunakan cara lokal," imbuhnya.

Cara lokal tersebut misalnya mengikat orang yang bersangkutan. Walaupun sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan dalam menangani ODGJ. Tapi, jika memang kondisi dirasa sangat mendesak, pihaknya terpaksa menggunakan cara itu. "Mau bagaimana lagi, kami tidak bisa melakukan pengiriman ke rumah sakit. Karena terkendala pembiayaan," bebernya.

Dikonfirmasi soal bagaimana mekanisme penanganan ODGJ jika masih ada CSR, perempuan yang akrab disapa Moza itu menjelaskan, bisa dilakukan dengan meminta rekomendasi dari kepala desa dan diketahui oleh camat setempat. Kemudian, diteruskan kepada DPRD Komisi IV dan Dinsos. Dengan mekanisme yang terbilang cukup mudah itu, penanganan sudah dapat diberikan kepada yang membutuhkan. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer