Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saksi Mangkir, Sidang BK Ditunda

S
Penulis: Safitri❯
DISAYANGKAN: Direktur LP2KP ragukan alasan selesaikan LKPJ yang membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD belum menindaklanjuti dugaan pemerasan oleh anggota Komisi IV DPRD Bondowoso.
DISAYANGKAN: Direktur LP2KP ragukan alasan selesaikan LKPJ yang membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD belum menindaklanjuti dugaan pemerasan oleh anggota Komisi IV DPRD Bondowoso.
BADEAN, Radar Ijen – Kemarin, Badan Kehormatan (BK) DPRD Bondowoso bakal menggelar sidang kehormatan terkait dugaan pemerasan oleh oknum anggota dewan. Namun, sidang tersebut ditunda. Sebab, saksi yang diundang mangkir. Dari situ, BK diminta untuk jemput bola agar dugaan yang mencemarkan wakil rakyat ini segera klir.

Anggota BK DPRD Bondowoso Tohari membenarkan sidang tersebut batal digelar. Menurutnya, pihak media yang dimintai klarifikasi sedang berada di luar kota. Dalam surat undangan tersebut, rapat akan digelar pukul 13.00. Karena saksi tidak hadir, sidang dijadwalkan ulang.

Pemanggilan pertama sengaja dilayangkan kepada media tersebut. Sebab, menurutnya, pemberitaan itu menjadi sumber informasi yang harus dimintai klarifikasi pertama kali. "Dipanggil satu per satu, saat ini dari media, nanti Komisi IV dan OPD terkait," urainya.

Menurut Tohari, niat untuk dilakukannya klarifikasi tetap dilakukan. Namun, akan dijadwalkan kembali. Menurutnya, masih ada pembahasan lain yang perlu diselesaikan juga. "Kita akan undang ulang," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengkajian Perlindungan Korban Kebijakan Publik (LP2KP) Bondowoso Miftahul Huda menyesalkan kondisi tersebut. Miftah mengatakan, Badan Kehormatan DPRD Bondowoso harus jemput bola. "Harusnya lebih proaktif. Ini kan kayaknya lembek, padahal terkait nama baik lembaga dewan," sindirnya.

Badan Kehormatan DPRD selayaknya mendahulukan oknum anggotanya yang disebut-sebut melakukan pemerasan. Pemanggilan bisa dilakukan pada oknum atau OPD terkait. Sehingga, tidak memakan waktu yang lama. Sebab, berita tersebut terbit sudah sekitar sepekan lalu. "Kan tidak harus media yang dipanggil. Misalkan, oknum anggota DPRD yang diindikasikan sebagai pelakunya, setelah itu baru kepada medianya atau OPD-nya," pungkasnya. (mg5/c2/fid)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer