Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Wali Kota Surabaya Jenguk Atlet yang Dirawat di RSBS
Direktur Lembaga Pengkajian Perlindungan Korban Kebijakan Publik (LP2KP) Miftahul Huda meminta kejelasan dari BK. Dia mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Diketahui, persoalan tersebut diawali dengan adanya oknum anggota DPRD yang meminta uang kepada salah satu OPD mitra kerja yang sedang bermasalah.
Miftah mengatakan, dalam keterangan yang beredar, jika permintaan oknum itu tidak dipenuhi, maka komisi akan mem-Pansus-kan kasus OPD tersebut. “Itu harus dibuka selebar-lebarnya kepada publik,” ujarnya.
Dia menyampaikan, isu itu sudah berkembang di masyarakat dan menjadi perhatian publik. Isu itu sudah mencoreng nama baik institusi DPRD. Oleh karena itu, dirinya meminta BK menegakkan kebenaran. Demi menjaga marwah dan kehormatan institusi DPRD.
Selain itu, dirinya meminta agar oknum tersebut diberikan sanksi tegas. Bahkan, jika ada peluang, aparat penegak hukum (APH) harus dilibatkan. “Sehingga ini menjadi pelajaran bagi semua instrumen pemerintahan agar meninggalkan praktik yang tidak terpuji,” urainya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyampaikan, pada kasus tersebut, Badan Kehormatan DPRD sudah melakukan rapat. Sebab, hal tersebut menyangkut nama baik lembaga. “Badan Kehormatan sudah rapat. Dan rencana Selasa (5/7) besok sudah mulai mengundang pihak terkait, klarifikasi terkait permasalahan itu,” jelasnya.
Tak jauh berbeda, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo mengatakan, dirinya sebagai pimpinan komisi sudah melapor kepada Ketua DPRD. Menurut Kukuh, persoalan itu akan ditindaklanjuti oleh BK DPRD. “Sudah lapor ketua, dan akan ditindaklanjuti sesuai tata tertib DPRD,” tandasnya. (mg5/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



