Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

OPD Baru Tahu Persoalan Gaji Buruh BIP

S
Penulis: Safitri❯
MENUNTUT: Para peserta aksi yang berasal dari buruh pekerja pabrik PT Indah Plywood sedang menyampaikan aspirasi dan menuntut persoalan gaji mereka yang dipotong.
MENUNTUT: Para peserta aksi yang berasal dari buruh pekerja pabrik PT Indah Plywood sedang menyampaikan aspirasi dan menuntut persoalan gaji mereka yang dipotong.
BADEAN, Radar Ijen – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP-Naker) dan Tenaga Kerja ternyata kecolongan informasi terkait hak ratusan buruh pabrik yang tak dibayar. Seperti diketahui, beberapa hari lalu buruh pabrik PT Indah Plywood Bondowoso (BIP) melakukan demo, lantaran mendapatkan pemotongan gaji sebesar 25 persen.

BACA JUGA : Jajal Latihan di Arena Indoor

Sebab, pihak dinas hanya mengetahui, pihak pekerja memberikan laporan soal tunjangan hari raya (THR) saja. Hal itu diungkapkan oleh  Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja Nunung Setianingsih. Dirinya mengatakan, para pekerja BIP hanya melakukan pengaduan ke DPMPTSP-Naker bukan persoalan gaji. Melainkan tidak cairnya THR Lebaran lalu.

Nunung menjelaskan bahwa para pekerja BIP sebenarnya sudah diberi arahan sesuai prosedur pengaduan bila ada hak-haknya yang tidak dilaksanakan. Yakni, dengan membuat kronologis persoalan sampai administrasi lainnya.

“Para pekerja belum mengadu secara administrasi. Mereka datang hanya dengan bukti tabungan dan keluh kesah. Sudah kami arahkan sesuai prosedur, bagaimana pengadu dari pihak pekerja itu mengadukan pihak perusahaannya,” ujarnya.

Padahal pengaduan tersebut datang sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu. Namun, menurut Nunung, para pekerja tak kembali lagi ke dinas untuk memenuhi persyaratan dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, Nunung menambahkan, terdapat pula aduan yang disampaikan melalui jalur lain. Menurutnya, curhatan tersebut tetap tentang THR yang tidak dicairkan. "Ada yang melalui webnya Kemnaker," ulasnya.

Dirinya mengatakan, pihaknya tetap akan mengawal persoalan gaji buruh tersebut. Meski pada dasarnya pihak pekerja yang diminta untuk membuat kronologis persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Nunung menambahkan, berdasarkan pengaduan tersebut, dirinya dapat melakukan konfirmasi ke perusahaan dan melakukan pengecekan. Apakah pengaduan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Hal tersebut dia lakukan agar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Soal pemotongan gaji hingga 25 persen tersebut, dirinya mengatakan, perusahaan bisa saja melakukan hal tersebut, yang terpenting ada berita acara. Bahwa pekerja bersedia dibayar dengan jumlah tersebut. Hal itu disesuaikan dengan kondisi Covid-19 yang merebak di semua daerah, termasuk Bondowoso. "Bisa membayar sesuai kesepakatan bersama, Rp 1,5 juta kalau pekerja mau. Tidak salah perusahaan," ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan, dalam memberikan fasilitas tersebut tidak akan sepihak antara para pekerja dan perusahaan. Sehingga informasi yang didapatkan akan berimbang. "Kami juga akan mengawal dan mengonfirmasi ke pihak perusahaan tersebut, apalagi para pekerja itu juga masyarakat Bondowoso," pungkasnya. (mg5/c2/bud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer