Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Jajal Latihan di Arena Indoor
Sebab, pihak dinas hanya mengetahui, pihak pekerja memberikan laporan soal tunjangan hari raya (THR) saja. Hal itu diungkapkan oleh Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja Nunung Setianingsih. Dirinya mengatakan, para pekerja BIP hanya melakukan pengaduan ke DPMPTSP-Naker bukan persoalan gaji. Melainkan tidak cairnya THR Lebaran lalu.
Nunung menjelaskan bahwa para pekerja BIP sebenarnya sudah diberi arahan sesuai prosedur pengaduan bila ada hak-haknya yang tidak dilaksanakan. Yakni, dengan membuat kronologis persoalan sampai administrasi lainnya.
“Para pekerja belum mengadu secara administrasi. Mereka datang hanya dengan bukti tabungan dan keluh kesah. Sudah kami arahkan sesuai prosedur, bagaimana pengadu dari pihak pekerja itu mengadukan pihak perusahaannya,” ujarnya.
Padahal pengaduan tersebut datang sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu. Namun, menurut Nunung, para pekerja tak kembali lagi ke dinas untuk memenuhi persyaratan dengan prosedur yang berlaku.
Selain itu, Nunung menambahkan, terdapat pula aduan yang disampaikan melalui jalur lain. Menurutnya, curhatan tersebut tetap tentang THR yang tidak dicairkan. "Ada yang melalui webnya Kemnaker," ulasnya.
Dirinya mengatakan, pihaknya tetap akan mengawal persoalan gaji buruh tersebut. Meski pada dasarnya pihak pekerja yang diminta untuk membuat kronologis persoalan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Nunung menambahkan, berdasarkan pengaduan tersebut, dirinya dapat melakukan konfirmasi ke perusahaan dan melakukan pengecekan. Apakah pengaduan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Hal tersebut dia lakukan agar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Soal pemotongan gaji hingga 25 persen tersebut, dirinya mengatakan, perusahaan bisa saja melakukan hal tersebut, yang terpenting ada berita acara. Bahwa pekerja bersedia dibayar dengan jumlah tersebut. Hal itu disesuaikan dengan kondisi Covid-19 yang merebak di semua daerah, termasuk Bondowoso. "Bisa membayar sesuai kesepakatan bersama, Rp 1,5 juta kalau pekerja mau. Tidak salah perusahaan," ucapnya.
Dirinya juga menyampaikan, dalam memberikan fasilitas tersebut tidak akan sepihak antara para pekerja dan perusahaan. Sehingga informasi yang didapatkan akan berimbang. "Kami juga akan mengawal dan mengonfirmasi ke pihak perusahaan tersebut, apalagi para pekerja itu juga masyarakat Bondowoso," pungkasnya. (mg5/c2/bud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



