Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Proteksi Tenaga Kerja Bondowoso Rendah

S
Penulis: Safitri❯
PERLU PERLINDUNGAN: Tenaga kerja tengah memperbaiki jalur kabel di Jalan MT Haryono, kemarin (7/6).
PERLU PERLINDUNGAN: Tenaga kerja tengah memperbaiki jalur kabel di Jalan MT Haryono, kemarin (7/6).
BADEAN, Radar Ijen – Perlindungan tenaga kerja di Bondowoso bisa dibilang rendah. Pasalnya, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kurang dari 10 persen dari 452.545 jiwa potensi penduduk yang bekerja.

BACA JUGA : Tengok Karya Jurnalistik, Lawan Kabar Hoax

Total tenaga kerja Bondowoso yang terdaftar masih di angka 34.239 jiwa. Jumlah itu, kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bondowoso Hadi Santoso, mencakup keseluruhan. Yaitu mulai dari penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), dan tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi.

Menyikapi rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Hadi Santoso mengatakan, Kantor BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun, menurutnya, hingga saat ini para pekerja masih sedikit yang menjadi kepesertaan BPJS. "Kami selalu melakukan sosialisasi, agar para pekerja bisa mendaftarkan dirinya,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Berbagai strategi itu dilakukan untuk menyasar sejumlah segmen pekerja yang dinilai potensial untuk menjadi peserta perlindungan tenaga kerja, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Hadi menyebutkan, beberapa di antaranya seperti para pedagang, pengusaha, petani, pabrik, dan beberapa sasaran yang lainnya. "Kami telah melakukan survei, terdapat 452.544 jiwa yang potensi penduduk bekerja," ujarnya.

Hingga saat ini, dari jumlah data yang menjadi anggota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bondowoso, dengan perincian penerima upah sebanyak 19.080 tenaga kerja, bukan penerima upah 4.761 tenaga kerja, dan jasa konstruksi sebanyak 19.398 tenaga kerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan menyadari, jumlah tersebut sangat kecil. Karenanya, pihak kantor BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat. Termasuk, kata dia, pekerjaan proyek pembangunan pemerintah, tenaga kerjanya juga harus didaftarkan sebagai perlindungan tenaga kerja. (mg5/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Hoaks! JKN Tidak Dihapus, BPJS Kesehatan Tegaskan Program Tetap Berjalan

Hoaks! JKN Tidak Dihapus, BPJS Kesehatan Tegaskan Program Tetap Berjalan

Isu yang ramai di media sosial soal penghapusan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan digantikan Klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dipastikan keliru. BPJS Kesehatan membantah k

Benarkah BPJS Kesehatan Tak Lagi Menanggung Semua Penyakit? Begini Penjelasan Direkturnya

Benarkah BPJS Kesehatan Tak Lagi Menanggung Semua Penyakit? Begini Penjelasan Direkturnya

Kabar mengenai pembatasan penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan menjadi perhatian masyarakat. Isu ini membuat peserta khawatir terhadap layanan medis yang bisa mereka dapatkan. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJ

12 Kriteria KRIS BPJS Bikin Rumah Sakit Keteteran Cari Biaya Renovasi

12 Kriteria KRIS BPJS Bikin Rumah Sakit Keteteran Cari Biaya Renovasi

Pemberlakuan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan memicu tantangan serius bagi manajemen fasilitas kesehatan.  Bersamaan dengan tuntutan dalam memberikan layanan terbaik untuk pasien, pengelola rumah sa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer