Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Fraksi-fraksi pemohon belum mengajukan ke pimpinan. Sampai hari ini belum," kata Achmad Dhafir seusai mengikuti kegiatan di Mapolres Bondowoso, Kamis (23/12) kemarin.
Sebelumnya, hak angket tersebut menyoroti tiga poin. Salah satu poin utamanya yakni persoalan komposisi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dinilai melanggar hukum, karena Ketua TP2D bukan berasal dari kepala OPD. DPRD mengacu pada hasil fasilitasi Pemprov Jatim yang menyebutkan bahwa Ketua TP2D adalah berasal dari kalangan OPD.
Tak adanya progres pada proses hak angket oleh Dhafir diperkirakan karena anggota pengusul masih sibuk. Sehingga masih tak punya cukup waktu untuk segera menyelesaikan draf usulan hak angket. "Mungkin teman-teman anggota masih sibuk fokus bahas APBD," katanya.
Ketua DPC PKB Bondowoso itu menegaskan bahwa penentuan lanjut atau tidaknya hak angket sangat bergantung pada pihak pengusul. Jika usulan hak angket benar-benar diseriusi, selaku pimpinan, Achmad Dhafir tentu akan membawanya ke Badan Musyawarah (Bamus). "Lanjut atau tidak kan tergantung pengusul. Setelah masuk ke pimpinan, nanti dibawa ke Bamus," tambahnya.
Di sisi lain, Andi Hermanto sebagai salah seorang anggota dewan pengusul hak angket dari PDIP menyebut jika agenda tindak lanjut hak angket sempat tak terpikirkan karena tenaga dan pikiran anggota dewan diperas untuk menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. "Ya, ini kita komunikasi lagi. Soalnya habis penetapan APBD masih ada agenda di luar," akunya.
Kendati demikian, Andi menegaskan bahwa usulan hak angket akan tetap dilanjutkan. Meskipun hasilnya nanti sangat bergantung pada kesepakatan bersama yang terjalin di gedung dewan. "Hasilnya tergantung kesepakatan di DPRD," tegasnya.
Untuk PDIP, kata Andi, draf usulan hak angket sudah selesai. Namun, karena dari anggota fraksi lain sepertinya masih belum selesai, pihaknya lebih memilih menunggu fraksi lain ketimbang langsung menyerahkannya kepada pimpinan dewan. "Tinggal menunggu bareng-bareng sama teman-teman yang lain," terang Andi.
Menurut dia, selambat-lambatnya seluruh draf usulan hak angket dari semua fraksi pengusul akan diserahkan pada awal Januari 2022 yang tinggal beberapa hari lagi. "Paling lambat awal Januari. Ini kan sudah akhir tahun," imbuh Andi.
PDIP membenarkan bahwa akan menyoal terkait pro dan kontra struktur TP2D dan dugaan pelanggaran pada proses mutasi eselon III. "Kalau yang eselon II sekarang sudah ditangani oleh KASN dan KPK," pungkasnya.
Jurnalis : Muchammad Ainul Budi
Fotografer : Muchammad Ainul Budi
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



