Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (Dok. JawaPos.com )

JawaPos.com – Hasil indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) Indonesia masih dalam kategori menengah bawah tahun ini. Meski secara nominal meningkat dari tahun lalu 60,81 menjadi 61,06, kenaikannya dianggap terlalu sedikit.

IKLAN

”Tentu kita apresiasi. Tapi kalau kenaikannya terlalu tipis begitu tidak membuat tenaga kerja Indonesia cukup kompetitif,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Menurut Hanif, penyebabnya adalah ekosistem ketenagakerjaan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia menyebut ekosistem ketenagakerjaan tanah air sangat kaku sehingga, tidak menarik bagi investasi. ”Tentu harus melihat dari aturan dan regulasi (yang perlu dibenahi),” katanya.

Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah pembangunan SDM. Baik soal kemampuan, produktivitas, bahkan jenjang pendidikan yang ditempuh. Hanif mengatakan, tenaga kerja Indonesia didominasi oleh lulusan SD dan SMP dengan persentase sekitar 58 persen. ”Dari 10 orang, enam di antaranya berpendidikan rendah. Less skill,” beber Hanif.

Ada lagi masalah link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia kerja, baik untuk lulusan SMK maupun politeknik. Menteri 47 tahun itu mengakui, partisipasi industri untuk menggandeng lembaga pendidikan masih rendah.

Namun, bukan berarti selama ini pemerintah berdiam diri. Pemerintah memberikan super deduction tax kepada pelaku industi yang mau terlibat dalam pendidikan vokasi. Yakni, memberikan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.

”Dari kebijakan itu supaya perusahaan industri makin bergairah untuk terlibat dalam investasi SDM itu,” terang Hanif. Dari program itu, nantinya terciptalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang baik, berpendidikan tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Makanya, perlu ada kerja sama lintas kementerian, khususnya, Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

”Mau lulusan dari jalur apapun, pendidikan formal maupun vokasi intinya harus sesuai kebutuhan pasar kerja,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud M. Bakrun mengakui pertumbuhan jumlah SMK belum diiringi dengan peningkatan kualitas. Monitoring dan evaluasi, lanjut dia, sangat penting untuk mendukung program revitalisasi pendidikan vokasi.

Tahun 2020, Kemendikbud memiliki target merevitalisasi 557 SMK di semua daerah.Revitalisasi meliputi perbaikan fasilitas gedung, laboratorium, bengkel workshop, hingga penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri.

Kemendikbud juga mewacanakan pemasaran lulusan SMK untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Mereka melakukan pilot project pada tiga daerah. Indramayu (Jabar), Cilacap (Jateng), dan Ponorogo (Jatim). ”Fokus negaranya ke Jepang, karena negara itu memang sedang membutuhkan tenaga kerja. Untuk SMK apa kami sedang kaji,” ujarnya.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Agas Putra Hartanto