Konsumen Belum Menjadi Raja

Direktur YLAK Jember Abdil Furqan

RADARJEMBER.ID- Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama antara paguyuban pengemudi angkutan daring (online) dan konvensional, mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Advokasi Konsumen (YLAK) Jember. Ada sejumlah butir dalam kesepakatan tersebut yang dinilai belum menempatkan konsumen sebagai raja. Padahal, konsumen merupakan penikmat akhir dari layanan yang diberikan.

IKLAN

Direktur YLAK Jember Abdil Furqan menuturkan, ada beberapa ketentuan dalam kesepakatan itu yang dinilainya belum memuaskan konsumen. Semisal tentang ketentuan titik penjemputan bagi pengguna angkutan daring yang berada di stasiun maupun terminal. Sebab dalam kesepakatan itu, konsumen harus berjalan sekian meter dari lokasi awal untuk menggunakan jasa angkutan daring.

Menurut dia, konsumen harus diperlakukan layak, serta dilayani dengan baik. Oleh karena itu, seharusnya kesepakatan mengenai lokasi penjemputan yang jauh dari terminal dan stasiun, bakal menyulitkan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan murah. “Karena konsumen butuhnya hanya layanan prima,” katanya, kemarin.

Meski begitu, Abdil Furqan memahami kesepakatan yang telah dibuat tersebut. Sebab menurutnya, kesepakatan ini menjadi jalan tengah dari problem yang selama ini kerap memicu pertikaian antara penyedia jasa angkutan daring dan konvensional di Jember.

Dia menilai, kesepakatan ini juga menciptakan kesetaraan dalam berusaha, serta menciptakan iklim usaha yang cukup fair. “Apalagi, antara konvensional dan online juga sudah memahami karakter dari layanan jasa masing-masing,” ujarnya.

Di sisi lain, Abdil Furqan menilai wajar jika penyedia angkutan konvensional khawatir usaha mereka gulung tikar akibat maraknya angkutan daring. Sebab, menurut dia, cara berpikir konsumen itu praktis. Selama ada layanan yang lebih baik, mereka akan berganti menggunakan layanan yang lebih memadai tersebut.

Apalagi, sambung dia, layanan angkutan konvensional selama ini juga dinilainya masih jauh dari kata layak. Sebab, selain sarana dan prasarananya sudah usang, unitnya juga terbatas. Di beberapa kasus, pengemudi juga tidak konsekuen menjalankan trayek. Bahkan, adanya kasus ketidakjelasan tarif angkutan. “Seperti angkutan kota. Meski dinas perhubungan sudah menentukan tarif dasar angkutan, kadang penentuan tarifnya tergantung kesepakatan antara konsumen dengan sopir,” ungkapnya.

Sementara untuk layanan ojek, Abdil Furqan menambahkan, konsumen zaman now lebih membutuhkan akses layanan yang cepat. Sebab, konsumen yang didominasi generasi milenial ini malas menggunakan jasa transportasi konvensional. “Alasannya, karena tidak cepat, tidak instan, dan cenderung mahal, karena tidak terukur soal penentuan tarif,” paparnya.

Rendahnya daya saing angkutan konvensional inilah, kata dia, membuat jenis layanan jasa ini mulai ditinggalkan, dan beralih ke layanan yang lebih modern. Sebab, secara faktual jasa angkutan daring lebih cepat dan lebih mudah diakses.

Untuk itu, Abdil Furqan menyarankan, perlu ada perhatian pemerintah terhadap keberadaan angkutan konvensional tersebut. Semisal upaya perbaikan layanan, maupun peremajaan armada angkutan.

Dia juga menegaskan, pemerintah daerah harus memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing layanan angkutan konvensional. Semisal dengan membuatkan aplikasi untuk ojek lokal, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung. “Misalnya Gojem, atau apalah. Sehingga layanan ini bisa menjadi milik Pemda Jember. Tapi secara praktis, kebijakan tersebut memang butuh perbup atau perda,” tandasnya.

Reporter : Mahrus Sholih
Editor : MS Rasyid
Editor Bahasa: Imron Hidayatullah

Reporter :

Fotografer :

Editor :