Terkait Pengambilan Sembako BPNT

Agen ‘Nakal’ Bisa Dibekukan

SOSIALISASI: Kepala Cabang BNI 46 Jember Muhammad Fardian Harbani saat menjelaskan keagenan BPNT dan 13 kartu ATM BNI penerima BPNT yang tidak dibagikan.

RADAR JEMBER.ID – BNI 46 Jember pernah menemukan agen yang diketahui melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mencairkan di luar wilayahnya. Bahkan, pernah ada yang sampai mencairkan program tersebut ke agen di Kabupaten Bondowoso. Kepada agen BPNT seperti itu, BNI bakal menerapkan sanksi mencabut keagenan yang dimiliki, atau menarik mesin Electronic Data Capture (EDC) bila tak mematuhi ketentuan yang dikeluarkan BNI.

IKLAN

Kepala Cabang BNI 46 Jember Muhammad Fardian Harbani mengatakan, jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berbentuk ATM itu sesuai dengan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Jember. Tugas BNI hanya menyiapkan agen BPNT, termasuk juga mempunyai kewenangan mencabut EDC dan membekukan agen yang diketahui nakal.

Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan pada karyawan BNI tidak boleh masuk ke persoalan teknis di lapangan. Karena, kewenangannya ada di petugas pendamping, dinas sosial, maupun kementerian sosial. BNI juga tak memiliki kapasitas menilai kualitas beras yang diterima KPM. “Saya mewanti-wanti tim jangan terlibat sampai hal teknis di lapangan, karena itu bukan domain BNI,” imbuhnya.

Sebetulnya, lanjut dia, tidak ada yang mengatur secara tegas bahwa KPM itu dilarang mencairkan program bantuan BPNT ke agen di luar daerah. Hanya saja, pihaknya menyarankan agar mencairkan ke agen terdekat saja. Karena, berdasarkan program yang telah dicanangkan, setiap desa minimal sudah ada agen BPNT. “Semisal KPM itu dari desa A, tapi pada saat tertentu KPM ada di desa B atau di luar kecamatan. Ya, tidak apa-apa mencairkan ke desa B atau luar kecamatan. Tapi, sebaiknya mencairkan program BPNT tersebut ya yang dekat dengan rumah KPM,” jelasnya.

Dia menegaskan, sepanjang di area dan tidak disalahgunakan, masih tidak masalah untuk mencairkan bantuan BPNT. Menurut dia, salah satu fungsi pendamping tersebut mengarahkan untuk mencairkan program BPNT ke agen terdekat agar tidak menyusahkan penerima bantuan.

Salah satu semangat membentuk agen BNI 46 BPNT, tambah dia, adalah mendekatkan penerima bantuan. Jumlah total agen BNI 46 BPNT adalah 327.  Jumlah itu tersebar hampir di semua desa se-Kabupaten Jember.

Desa yang tidak ada agen BPNT, tambah Fardian, biasanya karena tidak ada sinyal atau daerah blank spot. “Hampir semua desa itu ada agen BPNT, bahkan ada juga yang satu desa itu dua agen karena melihat jumlah KPM di desa tersebut,” akunya.

Pria asal Banjarmasin itu menegaskan, jika diketahui agen terlibat dalam pengerahan KPM untuk mencarikan program bantuan BPNT ke tokonya sendiri sekaligus memberikan cashback ke KPM, maka BNI tidak akan segan mencabut keagenan BPNT. Namun, sejauh ini belum ada pembekuan keagenan BPNT oleh BNI.

Di samping itu, terkait informasi sekitar 13 ribu KKS berbentuk ATM yang tidak didistribusikan ke penerima KPM juga dibenarkan oleh Kepala Cabang BNI 46 Jember. Bahkan jumlahnya lebih dari itu, persisnya 14.529 kartu. Dia menjelaskan, penghentian distribusi KKS yang jumlahnya mendekati lebih 14 ribu itu karena ketidakhadiran, meninggal, dan statusnya menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Dihentikan dulu distribusi, sesuai dengan surat dari Kemensos RI pada 4 Februari kemarin,” tambahnya.  KKS hanya boleh diberikan oleh orang yang berhak. Meskipun keluarganya sendiri, tetap tidak boleh. Harus ada pemutakhiran data soal ahli waris.

Dia menegaskan, belasan ribu KKS yang belum didistribusikan tersebut tidak ada kaitannya dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti informasi yang diterima wartawan. “Tidak pernah BPK itu memeriksa dan menemukan 13 ribu KKS yang tidak disalurkan,” pungkasnya. (*)

Reporter : Dwi Siswanto

Fotografer : Dwi Siswanto

Editor : Bagus Supriadi