alexametrics
23.3 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Alokasi Anggaran Korona Belum Deal

Pemangkasan dari DAU Mencapai 8 Persen

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Instruksi penyesuaian anggaran transfer ke daerah, 8 Februari lalu, tampaknya belum sepenuhnya direspons cepat. Sebab, sampai saat ini jumlah pasti kebutuhan untuk mendukung vaksinasi dan penanganan pandemi korona belum difinalkan. Padahal hampir berjalan dua bulan.
Bahkan, Dinas Kesehatan Lumajang yang menjadi leading sector menentukan kebutuhan anggaran korona belum juga menyelesaikan penyusunan. Sebab, informasi terakhir penyusunannya masih sekitar Rp 50 miliar lebih. Belum sepenuhnya menyerap 8 persen dari dana alokasi umum (DAU).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sunyoto mengaku belum mengetahui persis kebutuhan anggaran penanganan korona. Sebab, masih proses penyusunan. “Dinkes belum selesai menghitung kebutuhannya. Insyaallah, 8 persen dari DAU cukup. Tidak sampai menggunakan dana bagi hasil,” ucapnya.
Dipastikan, beberapa proyek pembangunan bakal tidak maksimal. Apalagi saat ini seluruh OPD terus mengurangi beberapa program kegiatan yang bisa ditunda tahun depan. Ada yang mengepras anggaran beberapa kegiatan saja. Ada juga yang sampai mengepras habis kegiatan-kegiatan rutin.
Sekretaris Dinas Kesehatan Lumajang Ester Pramedina mengatakan, cukup banyak anggaran yang bakal digunakan selama pandemi. Digunakan untuk mendukung vaksinasi hingga penanganan pandemi secara umum. Termasuk mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Sementara itu, kebutuhan penanganan korona direncanakan mencapai Rp 71 miliar, tetapi penyusunannya belum diusulkan ke BPKD Lumajang. “Untuk perhitungan kebutuhan anggaran vaksinasi dan pandemi belum selesai,” pungkasnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Instruksi penyesuaian anggaran transfer ke daerah, 8 Februari lalu, tampaknya belum sepenuhnya direspons cepat. Sebab, sampai saat ini jumlah pasti kebutuhan untuk mendukung vaksinasi dan penanganan pandemi korona belum difinalkan. Padahal hampir berjalan dua bulan.
Bahkan, Dinas Kesehatan Lumajang yang menjadi leading sector menentukan kebutuhan anggaran korona belum juga menyelesaikan penyusunan. Sebab, informasi terakhir penyusunannya masih sekitar Rp 50 miliar lebih. Belum sepenuhnya menyerap 8 persen dari dana alokasi umum (DAU).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sunyoto mengaku belum mengetahui persis kebutuhan anggaran penanganan korona. Sebab, masih proses penyusunan. “Dinkes belum selesai menghitung kebutuhannya. Insyaallah, 8 persen dari DAU cukup. Tidak sampai menggunakan dana bagi hasil,” ucapnya.
Dipastikan, beberapa proyek pembangunan bakal tidak maksimal. Apalagi saat ini seluruh OPD terus mengurangi beberapa program kegiatan yang bisa ditunda tahun depan. Ada yang mengepras anggaran beberapa kegiatan saja. Ada juga yang sampai mengepras habis kegiatan-kegiatan rutin.
Sekretaris Dinas Kesehatan Lumajang Ester Pramedina mengatakan, cukup banyak anggaran yang bakal digunakan selama pandemi. Digunakan untuk mendukung vaksinasi hingga penanganan pandemi secara umum. Termasuk mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Sementara itu, kebutuhan penanganan korona direncanakan mencapai Rp 71 miliar, tetapi penyusunannya belum diusulkan ke BPKD Lumajang. “Untuk perhitungan kebutuhan anggaran vaksinasi dan pandemi belum selesai,” pungkasnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Instruksi penyesuaian anggaran transfer ke daerah, 8 Februari lalu, tampaknya belum sepenuhnya direspons cepat. Sebab, sampai saat ini jumlah pasti kebutuhan untuk mendukung vaksinasi dan penanganan pandemi korona belum difinalkan. Padahal hampir berjalan dua bulan.
Bahkan, Dinas Kesehatan Lumajang yang menjadi leading sector menentukan kebutuhan anggaran korona belum juga menyelesaikan penyusunan. Sebab, informasi terakhir penyusunannya masih sekitar Rp 50 miliar lebih. Belum sepenuhnya menyerap 8 persen dari dana alokasi umum (DAU).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sunyoto mengaku belum mengetahui persis kebutuhan anggaran penanganan korona. Sebab, masih proses penyusunan. “Dinkes belum selesai menghitung kebutuhannya. Insyaallah, 8 persen dari DAU cukup. Tidak sampai menggunakan dana bagi hasil,” ucapnya.
Dipastikan, beberapa proyek pembangunan bakal tidak maksimal. Apalagi saat ini seluruh OPD terus mengurangi beberapa program kegiatan yang bisa ditunda tahun depan. Ada yang mengepras anggaran beberapa kegiatan saja. Ada juga yang sampai mengepras habis kegiatan-kegiatan rutin.
Sekretaris Dinas Kesehatan Lumajang Ester Pramedina mengatakan, cukup banyak anggaran yang bakal digunakan selama pandemi. Digunakan untuk mendukung vaksinasi hingga penanganan pandemi secara umum. Termasuk mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Sementara itu, kebutuhan penanganan korona direncanakan mencapai Rp 71 miliar, tetapi penyusunannya belum diusulkan ke BPKD Lumajang. “Untuk perhitungan kebutuhan anggaran vaksinasi dan pandemi belum selesai,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/