LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – “Jangan ada alasan tidak bisa dicairkan karena terblokir,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini tepat sebelum meninggalkan posko pengaduan, Balai Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang. Kedatangannya pada Sabtu malam (28/8) tersebut untuk memeriksa langsung dugaan penyunatan bantuan sosial (bansos) yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).
Selain menyorot dua masalah, Risma juga menemukan kejanggalan penyaluran bansos. Bagaimana tidak, dia menerima laporan distributor hanya dimonopoli satu orang. “Jadi, saya nggak mau tahu. Tolong itu diproses. Saya juga, kalau ada staf, ya, saya proses. Tapi, bapak juga (harus, Red) proses. Kalau tidak, saya laporkan ke mana pun,” tegas Risma.
Hal tersebut memang langsung direspons dan diklarifikasi. Namun, Mensos mengungkapkan hal tersebut tidak benar. “Tapi, kan tidak bisa kemudian ada koneksi itu. Kalau tidak melalui dia, tidak boleh. Itu kan tidak fair. Saya tidak mau, lho. Ini yang bikin jadi terus ada masalah dan akhirnya menunjuk E-Warong yang tidak kapabel dan begitu akhirnya,” tandasnya.
Risma juga meminta penyalur bansos tersebut segera ditindaklanjuti. Alasan apa pun, menurutnya, tidak mendasar. Sebab, kepala daerah juga sudah menyampaikan itu kepadanya. Pengambilan sembako bebas dari siapa pun, faktanya berbanding terbalik.
“Tolong diperhatikan lho, Pak. Bebas apanya? Kenyataannya Pak Bupati mendengar itu. Kan berarti tidak bebas. Senin klir lho, Pak. Saya minta Senin klir. Saya mau klir kenapa? Itu (ATM KPM, Red) per Agustus akan terblokir kalau dia tidak menerima,” jelasnya.
Dia mewanti-wanti agar setiap penyaluran tidak ada masalah. Sebab, ada KPM yang mengaku ATM terblokir dari E-Warong. Padahal, transaksi bisa dilakukan. “Nanti alasan lagi (terblokir, Red). Saya akan buat surat, saya tidak akan blokir. Jangan ada alasan tidak bisa dicairkan karena terblokir,” pungkasnya.
Bupati Lumajang Thoriqul Haq membenarkan distribusi tersebut. Cak Thoriq mengungkapkan ada indikasi monopoli distributor sembako ke sejumlah E-Warong di Lumajang.
“Itu yang kami sampaikan ke Bu Menteri. Harusnya sembako-sembako itu bisa diambil dari kelompok-kelompok tani yang ada di Lumajang. Yang mana, memang produksi pertanian padi banyak. Harusnya bisa lebih hidup. Artinya, tidak dimonopoli oleh seseorang yang menjadi distributor dalam tanda kutip mengharuskan E-warong mengambil di sana. Itu yang saya sampaikan dan akan dievaluasi,” tuturnya.
Sementara itu, Pemimpin BNI Cabang Lumajang Sukarno Hadi langsung menanggapi hal tersebut. “Berdasar penyampaian Bu Risma, akan kami follow up dulu,” ujarnya.
Jurnalis : Muhammad Sidkin Ali
Fotografer : Muhammad Sidkin Ali
Redaktur : Hafid Asnan