alexametrics
22.4 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tembus Rp 40,7 Miliar

Realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) selama sebelas tahun terakhir rupanya tidak pernah memenuhi baku yang ditetapkan. Tak tanggung-tanggung, sampai tahun 2022 ada sekitar Rp 40,7 miliar yang tercatat piutang.

Mobile_AP_Rectangle 1

PETAHUNAN, Radar Semeru – Baku dan target PBB-P2 yang disepakati DPRD Lumajang bersama Pemkab Lumajang memang selalu selisih. Biasanya, target tersebut selalu di bawah baku. Baku merupakan penetapan atau luasan bidang tanah yang memiliki surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

BACA JUGA : Citilink dan Dailybox Group Sajikan Kreasi Chef Renatta dan Chef Juna

Laporan mingguan penerimaan (LMP) PBB-P2 per 12 Juli 2022 menyebutkan, rentang waktu sejak tahun 2011 hingga 2022 banyak objek pajak yang belum dilunasi. Dari baku SPPT berjumlah Rp 165.424.511.566 yang harus terbayar, sampai saat ini baru Rp 124.711.628.195 yang dilunasi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Staf Bidang Penagihan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Iwan Yuniar mengatakan, akumulasi SPPT yang sudah diterbitkan sejak sebelas tahun yang lalu sebanyak 5.400.502 surat, 4.099.979 surat di antaranya sudah terbayar. Sisanya masih ngendon di tangan pemilik objek di seluruh desa di Lumajang.

“Baku dan target itu berbeda. Acuan kami adalah target. Di tahun 2014 sampai 2016 kami selalu melebihi target. Sedangkan mulai 2017 hingga sekarang tidak sampai. Tetapi, capaian kami lumayan bagus. Paling tidak mendekati target yang ditentukan. Persoalannya, target itu selalu dipatok lumayan tinggi,” katanya.

Pada 2017 hingga 2018, target PBB-P2 dipatok sebesar Ro 12,5 miliar. Sementara, tahun 2019 naik menjadi Rp 12,75. Tahun berikutnya diturunkan menjadi Rp 12 miliar. Lalu, karena capaian pada tahun 2020 lumayan bagus, pada tahun 2021 BPRD Lumajang optimistis dinaikkan menjadi Rp 17,5 miliar.

“Sayangnya, tahun itu targetnya hanya terpenuhi Rp 15,2 miliar. Nah, tahun ini target itu kembali diturunkan karena beberapa pertimbangan. Tahun ini menjadi Rp 16 miliar. Alhamdulillah, di batas jatuh tempo sudah terpenuhi Rp 11,4 miliar. Capaian yang bagus. Kami optimistis bisa tembus,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPRD Lumajang Didik Sumartono mengatakan, meskipun baku SPPT sejak tahun 2011 itu telah lewat, pihaknya tetap melakukan penagihan melalui pemerintah desa setempat kepada masyarakat. Sebab, pajak itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan.

“Lewat jatuh tempo ada denda yang dikenakan, yaitu pembayarannya ditambahi denda sebesar 2 persen setiap bulan. Namun, kadang kami berikan diskon atau pemutihan di bulan-bulan tertentu. Itu upaya kami supaya mereka tetap membayar pajak yang seharusnya menjadi kewajiban pemilik atau pengelola objek pajak. (son/c2/fid)

- Advertisement -

PETAHUNAN, Radar Semeru – Baku dan target PBB-P2 yang disepakati DPRD Lumajang bersama Pemkab Lumajang memang selalu selisih. Biasanya, target tersebut selalu di bawah baku. Baku merupakan penetapan atau luasan bidang tanah yang memiliki surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

BACA JUGA : Citilink dan Dailybox Group Sajikan Kreasi Chef Renatta dan Chef Juna

Laporan mingguan penerimaan (LMP) PBB-P2 per 12 Juli 2022 menyebutkan, rentang waktu sejak tahun 2011 hingga 2022 banyak objek pajak yang belum dilunasi. Dari baku SPPT berjumlah Rp 165.424.511.566 yang harus terbayar, sampai saat ini baru Rp 124.711.628.195 yang dilunasi.

Staf Bidang Penagihan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Iwan Yuniar mengatakan, akumulasi SPPT yang sudah diterbitkan sejak sebelas tahun yang lalu sebanyak 5.400.502 surat, 4.099.979 surat di antaranya sudah terbayar. Sisanya masih ngendon di tangan pemilik objek di seluruh desa di Lumajang.

“Baku dan target itu berbeda. Acuan kami adalah target. Di tahun 2014 sampai 2016 kami selalu melebihi target. Sedangkan mulai 2017 hingga sekarang tidak sampai. Tetapi, capaian kami lumayan bagus. Paling tidak mendekati target yang ditentukan. Persoalannya, target itu selalu dipatok lumayan tinggi,” katanya.

Pada 2017 hingga 2018, target PBB-P2 dipatok sebesar Ro 12,5 miliar. Sementara, tahun 2019 naik menjadi Rp 12,75. Tahun berikutnya diturunkan menjadi Rp 12 miliar. Lalu, karena capaian pada tahun 2020 lumayan bagus, pada tahun 2021 BPRD Lumajang optimistis dinaikkan menjadi Rp 17,5 miliar.

“Sayangnya, tahun itu targetnya hanya terpenuhi Rp 15,2 miliar. Nah, tahun ini target itu kembali diturunkan karena beberapa pertimbangan. Tahun ini menjadi Rp 16 miliar. Alhamdulillah, di batas jatuh tempo sudah terpenuhi Rp 11,4 miliar. Capaian yang bagus. Kami optimistis bisa tembus,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPRD Lumajang Didik Sumartono mengatakan, meskipun baku SPPT sejak tahun 2011 itu telah lewat, pihaknya tetap melakukan penagihan melalui pemerintah desa setempat kepada masyarakat. Sebab, pajak itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan.

“Lewat jatuh tempo ada denda yang dikenakan, yaitu pembayarannya ditambahi denda sebesar 2 persen setiap bulan. Namun, kadang kami berikan diskon atau pemutihan di bulan-bulan tertentu. Itu upaya kami supaya mereka tetap membayar pajak yang seharusnya menjadi kewajiban pemilik atau pengelola objek pajak. (son/c2/fid)

PETAHUNAN, Radar Semeru – Baku dan target PBB-P2 yang disepakati DPRD Lumajang bersama Pemkab Lumajang memang selalu selisih. Biasanya, target tersebut selalu di bawah baku. Baku merupakan penetapan atau luasan bidang tanah yang memiliki surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

BACA JUGA : Citilink dan Dailybox Group Sajikan Kreasi Chef Renatta dan Chef Juna

Laporan mingguan penerimaan (LMP) PBB-P2 per 12 Juli 2022 menyebutkan, rentang waktu sejak tahun 2011 hingga 2022 banyak objek pajak yang belum dilunasi. Dari baku SPPT berjumlah Rp 165.424.511.566 yang harus terbayar, sampai saat ini baru Rp 124.711.628.195 yang dilunasi.

Staf Bidang Penagihan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Lumajang Iwan Yuniar mengatakan, akumulasi SPPT yang sudah diterbitkan sejak sebelas tahun yang lalu sebanyak 5.400.502 surat, 4.099.979 surat di antaranya sudah terbayar. Sisanya masih ngendon di tangan pemilik objek di seluruh desa di Lumajang.

“Baku dan target itu berbeda. Acuan kami adalah target. Di tahun 2014 sampai 2016 kami selalu melebihi target. Sedangkan mulai 2017 hingga sekarang tidak sampai. Tetapi, capaian kami lumayan bagus. Paling tidak mendekati target yang ditentukan. Persoalannya, target itu selalu dipatok lumayan tinggi,” katanya.

Pada 2017 hingga 2018, target PBB-P2 dipatok sebesar Ro 12,5 miliar. Sementara, tahun 2019 naik menjadi Rp 12,75. Tahun berikutnya diturunkan menjadi Rp 12 miliar. Lalu, karena capaian pada tahun 2020 lumayan bagus, pada tahun 2021 BPRD Lumajang optimistis dinaikkan menjadi Rp 17,5 miliar.

“Sayangnya, tahun itu targetnya hanya terpenuhi Rp 15,2 miliar. Nah, tahun ini target itu kembali diturunkan karena beberapa pertimbangan. Tahun ini menjadi Rp 16 miliar. Alhamdulillah, di batas jatuh tempo sudah terpenuhi Rp 11,4 miliar. Capaian yang bagus. Kami optimistis bisa tembus,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPRD Lumajang Didik Sumartono mengatakan, meskipun baku SPPT sejak tahun 2011 itu telah lewat, pihaknya tetap melakukan penagihan melalui pemerintah desa setempat kepada masyarakat. Sebab, pajak itu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan.

“Lewat jatuh tempo ada denda yang dikenakan, yaitu pembayarannya ditambahi denda sebesar 2 persen setiap bulan. Namun, kadang kami berikan diskon atau pemutihan di bulan-bulan tertentu. Itu upaya kami supaya mereka tetap membayar pajak yang seharusnya menjadi kewajiban pemilik atau pengelola objek pajak. (son/c2/fid)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/