alexametrics
24.1 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Suarakan Perlindungan Konsumen Nasabah Asuransi

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Nasabah merupakan bagian dari konsumen. Namun, masih banyak orang tidak mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Bahkan, saat mendaftar sebagai nasabah asuransi, mereka tidak dijelaskan secara detail tentang keduanya. Saat ada masalah terhadap perusahaan, sebagian besar masyarakat bingung apa yang hendak dilakukan.

Begitulah ungkap Ratnaningsih saat ditemui. Dia mengikuti program asuransi di salah satu perusahaan. Padahal, sejak awal dia tidak ingin mengambil hal tersebut. Tetapi, melihat temannya yang bekerja di asuransi sedang ditimpa masalah, dia berniat membantu ikut program asuransi tersebut. Meskipun akhirnya temannya tersebut berhenti.

Setelah akhir masa kontrak, dia mencoba mengurus ke perusahaan asuransi. Namun, dana yang seharusnya menjadi haknya tidak bisa terbayarkan. Dia dijanjikan akan masuk daftar tunggu yang juga belum ada kejelasan kapan pembayaran klaim dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, dia ingin menyuarakan hak perlindungan konsumen.

Mobile_AP_Rectangle 2

Perlindungan konsumen, ungkapnya, sudah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 4 huruf (C) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan diatur pula melalui Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  “Tujuannya agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa mampu melindungi kepentingan konsumen. Ini juga untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan ke konsumen,” ungkapnya.

Ratna, sapaan akrabnya, menjelaskan, selama ini konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan para pelaku usaha. Oleh sebab itu, pelaku usaha (perusahaan asuransi) harus memperhatikan prinsip penting untuk ditaati.

“Pertama adalah transparansi. Seharusnya memberikan informasi yang akurat bagaimana hubungan asuransi yang dilaksanakan kepada nasabah sebelum terikat kontrak melalui polis. Sejauh ini, setelah ada permasalahan asuransi, mereka menyatakan perusahaannya menerapkan sistem mutual. Sehingga, jika perusahaan rugi, nasabah juga ikut rugi. Hal ini tentu tidak memenuhi prinsip keadilan bagi nasabah yang sudah mempercayakan keuangannya melalui premi. Harusnya dijelaskan dari awal posisi nasabah ini seperti apa,” jelasnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Nasabah merupakan bagian dari konsumen. Namun, masih banyak orang tidak mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Bahkan, saat mendaftar sebagai nasabah asuransi, mereka tidak dijelaskan secara detail tentang keduanya. Saat ada masalah terhadap perusahaan, sebagian besar masyarakat bingung apa yang hendak dilakukan.

Begitulah ungkap Ratnaningsih saat ditemui. Dia mengikuti program asuransi di salah satu perusahaan. Padahal, sejak awal dia tidak ingin mengambil hal tersebut. Tetapi, melihat temannya yang bekerja di asuransi sedang ditimpa masalah, dia berniat membantu ikut program asuransi tersebut. Meskipun akhirnya temannya tersebut berhenti.

Setelah akhir masa kontrak, dia mencoba mengurus ke perusahaan asuransi. Namun, dana yang seharusnya menjadi haknya tidak bisa terbayarkan. Dia dijanjikan akan masuk daftar tunggu yang juga belum ada kejelasan kapan pembayaran klaim dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, dia ingin menyuarakan hak perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen, ungkapnya, sudah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 4 huruf (C) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan diatur pula melalui Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  “Tujuannya agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa mampu melindungi kepentingan konsumen. Ini juga untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan ke konsumen,” ungkapnya.

Ratna, sapaan akrabnya, menjelaskan, selama ini konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan para pelaku usaha. Oleh sebab itu, pelaku usaha (perusahaan asuransi) harus memperhatikan prinsip penting untuk ditaati.

“Pertama adalah transparansi. Seharusnya memberikan informasi yang akurat bagaimana hubungan asuransi yang dilaksanakan kepada nasabah sebelum terikat kontrak melalui polis. Sejauh ini, setelah ada permasalahan asuransi, mereka menyatakan perusahaannya menerapkan sistem mutual. Sehingga, jika perusahaan rugi, nasabah juga ikut rugi. Hal ini tentu tidak memenuhi prinsip keadilan bagi nasabah yang sudah mempercayakan keuangannya melalui premi. Harusnya dijelaskan dari awal posisi nasabah ini seperti apa,” jelasnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Nasabah merupakan bagian dari konsumen. Namun, masih banyak orang tidak mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Bahkan, saat mendaftar sebagai nasabah asuransi, mereka tidak dijelaskan secara detail tentang keduanya. Saat ada masalah terhadap perusahaan, sebagian besar masyarakat bingung apa yang hendak dilakukan.

Begitulah ungkap Ratnaningsih saat ditemui. Dia mengikuti program asuransi di salah satu perusahaan. Padahal, sejak awal dia tidak ingin mengambil hal tersebut. Tetapi, melihat temannya yang bekerja di asuransi sedang ditimpa masalah, dia berniat membantu ikut program asuransi tersebut. Meskipun akhirnya temannya tersebut berhenti.

Setelah akhir masa kontrak, dia mencoba mengurus ke perusahaan asuransi. Namun, dana yang seharusnya menjadi haknya tidak bisa terbayarkan. Dia dijanjikan akan masuk daftar tunggu yang juga belum ada kejelasan kapan pembayaran klaim dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, dia ingin menyuarakan hak perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen, ungkapnya, sudah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 4 huruf (C) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan diatur pula melalui Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  “Tujuannya agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa mampu melindungi kepentingan konsumen. Ini juga untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan ke konsumen,” ungkapnya.

Ratna, sapaan akrabnya, menjelaskan, selama ini konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan para pelaku usaha. Oleh sebab itu, pelaku usaha (perusahaan asuransi) harus memperhatikan prinsip penting untuk ditaati.

“Pertama adalah transparansi. Seharusnya memberikan informasi yang akurat bagaimana hubungan asuransi yang dilaksanakan kepada nasabah sebelum terikat kontrak melalui polis. Sejauh ini, setelah ada permasalahan asuransi, mereka menyatakan perusahaannya menerapkan sistem mutual. Sehingga, jika perusahaan rugi, nasabah juga ikut rugi. Hal ini tentu tidak memenuhi prinsip keadilan bagi nasabah yang sudah mempercayakan keuangannya melalui premi. Harusnya dijelaskan dari awal posisi nasabah ini seperti apa,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/