alexametrics
21.8 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Pungli PKH di Lumajang Merembet ke Empat Kecamatan

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan sunatan bantuan sosial selama pandemi dari Kementerian Sosial (Kemensos) terus merembet ke kecamatan-kecamatan lainnya. Tidak hanya di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang. Beberapa warga yang tinggal di empat kecamatan lainnya juga mulai mengadukan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Lumajang mencatat, setidaknya ada puluhan hingga belasan laporan yang masuk. Laporan keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu berasal dari Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Sumbersuko, dan Kecamatan Tekung. Rata-rata modus yang digunakan hampir sama.

Anggota LBH Ansor Lumajang Rudi Hartono mengatakan, penyunatan bantuan sosial merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Apalagi selama pandemi berlangsung, sanksi yang harus diberikan harus tegas. Sebab, bantuan tersebut digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan di masa sulit.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Laporannya beragam, ada yang datang langsung ke kantor. Kemudian, ada warga yang melaporkan melalui WhatsApp. Ada penerima dari bantuan PKH dan BPNT. Semuanya masih kami himpun dan validasi langsung ke lapangan. Karena kan kami perlu mengantongi bukti-bukti yang kuat,” katanya.

Modus awal dalam laporan yang diterima hampir sama dengan yang terjadi di Desa Sawaran Kulon. Beberapa warga banyak yang mengaku telah mengundurkan diri setahun yang lalu, tetapi namanya masih terpampang sebagai KPM dalam pengumuman daftar penerima bantuan di desa.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan sunatan bantuan sosial selama pandemi dari Kementerian Sosial (Kemensos) terus merembet ke kecamatan-kecamatan lainnya. Tidak hanya di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang. Beberapa warga yang tinggal di empat kecamatan lainnya juga mulai mengadukan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Lumajang mencatat, setidaknya ada puluhan hingga belasan laporan yang masuk. Laporan keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu berasal dari Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Sumbersuko, dan Kecamatan Tekung. Rata-rata modus yang digunakan hampir sama.

Anggota LBH Ansor Lumajang Rudi Hartono mengatakan, penyunatan bantuan sosial merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Apalagi selama pandemi berlangsung, sanksi yang harus diberikan harus tegas. Sebab, bantuan tersebut digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan di masa sulit.

“Laporannya beragam, ada yang datang langsung ke kantor. Kemudian, ada warga yang melaporkan melalui WhatsApp. Ada penerima dari bantuan PKH dan BPNT. Semuanya masih kami himpun dan validasi langsung ke lapangan. Karena kan kami perlu mengantongi bukti-bukti yang kuat,” katanya.

Modus awal dalam laporan yang diterima hampir sama dengan yang terjadi di Desa Sawaran Kulon. Beberapa warga banyak yang mengaku telah mengundurkan diri setahun yang lalu, tetapi namanya masih terpampang sebagai KPM dalam pengumuman daftar penerima bantuan di desa.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan sunatan bantuan sosial selama pandemi dari Kementerian Sosial (Kemensos) terus merembet ke kecamatan-kecamatan lainnya. Tidak hanya di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang. Beberapa warga yang tinggal di empat kecamatan lainnya juga mulai mengadukan.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Lumajang mencatat, setidaknya ada puluhan hingga belasan laporan yang masuk. Laporan keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu berasal dari Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Sumbersuko, dan Kecamatan Tekung. Rata-rata modus yang digunakan hampir sama.

Anggota LBH Ansor Lumajang Rudi Hartono mengatakan, penyunatan bantuan sosial merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi. Apalagi selama pandemi berlangsung, sanksi yang harus diberikan harus tegas. Sebab, bantuan tersebut digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan di masa sulit.

“Laporannya beragam, ada yang datang langsung ke kantor. Kemudian, ada warga yang melaporkan melalui WhatsApp. Ada penerima dari bantuan PKH dan BPNT. Semuanya masih kami himpun dan validasi langsung ke lapangan. Karena kan kami perlu mengantongi bukti-bukti yang kuat,” katanya.

Modus awal dalam laporan yang diterima hampir sama dengan yang terjadi di Desa Sawaran Kulon. Beberapa warga banyak yang mengaku telah mengundurkan diri setahun yang lalu, tetapi namanya masih terpampang sebagai KPM dalam pengumuman daftar penerima bantuan di desa.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/