alexametrics
24.1 C
Jember
Friday, 1 July 2022

Dugaan Penyelewengan Bansos di Lumajang, Giliran Tipikor Turun Tangan

KPM Sempat Diancam Dilaporkan KPK

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Permintaan bupati untuk melibatkan aparat hukum dalam dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) ditindaklanjuti Kepolisian Resor (Polres) Lumajang. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang mendatangi Balai Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, kemarin.

Jajaran kepolisian tersebut meminta keterangan sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos. Baik KPM Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selanjutnya, mereka juga memeriksa penyedia E-Warong bansos tersebut.

Wiwik Susanti, salah satu KPM, mengungkapkan, sejumlah pertanyaan harus dia jawab di hadapan petugas. Pertanyaan tersebut seputar kronologi kecurigaan penyelewengan bansos. Dengan mantap, dia menjawab pertanyaan satu per satu.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Saya ditanya awal mula permasalahan ini bagaimana. Ya, saya langsung jawab apa adanya. Nah, saya juga ditanya permasalahan ini semakin ramai karena apa. Tentu, karena saya diancam dilaporkan ke KPK oleh E-Warong. Itu membuat saya mengadu ke perangkat desa. Sebab, setelah curiga ada yang tidak beres, KPM lain ikut mengambil bantuan di E-Warong desa lain. Oleh karena itu, saya diancam,” ungkapnya.

Sugeng, kepala desa setempat, mengatakan, sedikitnya delapan KPM dimintai keterangan oleh kepolisian. Tidak hanya PKH dan BPNT, namun KPM yang menerima bantuan lain juga diperiksa. “Ada juga warga yang mendapat bantuan mekar sebesar Rp 2,4 juta pada tahun lalu dimintai keterangan unit tipikor. Seharusnya, bantuan itu diberikan tahun lalu. Tetapi, E-Warong baru memberikan pada tanggal 16 lalu. Dua hari sebelum kami mediasi di kantor kecamatan,” katanya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Permintaan bupati untuk melibatkan aparat hukum dalam dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) ditindaklanjuti Kepolisian Resor (Polres) Lumajang. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang mendatangi Balai Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, kemarin.

Jajaran kepolisian tersebut meminta keterangan sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos. Baik KPM Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selanjutnya, mereka juga memeriksa penyedia E-Warong bansos tersebut.

Wiwik Susanti, salah satu KPM, mengungkapkan, sejumlah pertanyaan harus dia jawab di hadapan petugas. Pertanyaan tersebut seputar kronologi kecurigaan penyelewengan bansos. Dengan mantap, dia menjawab pertanyaan satu per satu.

“Saya ditanya awal mula permasalahan ini bagaimana. Ya, saya langsung jawab apa adanya. Nah, saya juga ditanya permasalahan ini semakin ramai karena apa. Tentu, karena saya diancam dilaporkan ke KPK oleh E-Warong. Itu membuat saya mengadu ke perangkat desa. Sebab, setelah curiga ada yang tidak beres, KPM lain ikut mengambil bantuan di E-Warong desa lain. Oleh karena itu, saya diancam,” ungkapnya.

Sugeng, kepala desa setempat, mengatakan, sedikitnya delapan KPM dimintai keterangan oleh kepolisian. Tidak hanya PKH dan BPNT, namun KPM yang menerima bantuan lain juga diperiksa. “Ada juga warga yang mendapat bantuan mekar sebesar Rp 2,4 juta pada tahun lalu dimintai keterangan unit tipikor. Seharusnya, bantuan itu diberikan tahun lalu. Tetapi, E-Warong baru memberikan pada tanggal 16 lalu. Dua hari sebelum kami mediasi di kantor kecamatan,” katanya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Permintaan bupati untuk melibatkan aparat hukum dalam dugaan penyelewengan bantuan sosial (bansos) ditindaklanjuti Kepolisian Resor (Polres) Lumajang. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lumajang mendatangi Balai Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, kemarin.

Jajaran kepolisian tersebut meminta keterangan sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bansos. Baik KPM Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selanjutnya, mereka juga memeriksa penyedia E-Warong bansos tersebut.

Wiwik Susanti, salah satu KPM, mengungkapkan, sejumlah pertanyaan harus dia jawab di hadapan petugas. Pertanyaan tersebut seputar kronologi kecurigaan penyelewengan bansos. Dengan mantap, dia menjawab pertanyaan satu per satu.

“Saya ditanya awal mula permasalahan ini bagaimana. Ya, saya langsung jawab apa adanya. Nah, saya juga ditanya permasalahan ini semakin ramai karena apa. Tentu, karena saya diancam dilaporkan ke KPK oleh E-Warong. Itu membuat saya mengadu ke perangkat desa. Sebab, setelah curiga ada yang tidak beres, KPM lain ikut mengambil bantuan di E-Warong desa lain. Oleh karena itu, saya diancam,” ungkapnya.

Sugeng, kepala desa setempat, mengatakan, sedikitnya delapan KPM dimintai keterangan oleh kepolisian. Tidak hanya PKH dan BPNT, namun KPM yang menerima bantuan lain juga diperiksa. “Ada juga warga yang mendapat bantuan mekar sebesar Rp 2,4 juta pada tahun lalu dimintai keterangan unit tipikor. Seharusnya, bantuan itu diberikan tahun lalu. Tetapi, E-Warong baru memberikan pada tanggal 16 lalu. Dua hari sebelum kami mediasi di kantor kecamatan,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/