alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Dugaan Sunatan Libatkan Banyak Instansi

Dinkop-UM Lumajang Bantah jika Disangkut-sangkutkan

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan pemotongan Bantuan Presiden (Banpres) atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang dilakukan oleh Perangkat Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, kemarin, diklarifikasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Lumajang membantah jika disangkut-sangkutkan.

Dugaannya, BPUM yang totalnya senilai Rp 2,4 juta itu dipotong oleh perangkat desa setempat sebesar Rp 1 juta rupiah. Sedangkan yang baru cair tahap pertama sekitar Rp 1,2 juta dipotong sebesar Rp 430 ribu.

Tidak hanya itu, dugaannya juga menyasar ke bantuan sosial tunai (BST) yang kabarnya dipotong 50 persen oleh perangkat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kabid Usaha Mikro (UM) Dinkop-UM Lumajang Imron Rosyadi mengatakan, pada periode tahun 2020 kemarin, instansi pengusul tidak hanya melalui instansinya. Ada lima instansi lainnya yang juga bisa mengusulkan nama-nama pelaku usaha ke Kementerian Koperasi (Kemenkop).

“Kami hanya mengusulkan. Dapat tidaknya itu wewenang Kemenkop melalui sistem yang dipakai. Uang itu pun kalau cair langsung ditransfer melalui bank penyalur. Yang jelas, yang dipotong bukan usulan Dinas Koperasi,” katanya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan pemotongan Bantuan Presiden (Banpres) atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang dilakukan oleh Perangkat Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, kemarin, diklarifikasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Lumajang membantah jika disangkut-sangkutkan.

Dugaannya, BPUM yang totalnya senilai Rp 2,4 juta itu dipotong oleh perangkat desa setempat sebesar Rp 1 juta rupiah. Sedangkan yang baru cair tahap pertama sekitar Rp 1,2 juta dipotong sebesar Rp 430 ribu.

Tidak hanya itu, dugaannya juga menyasar ke bantuan sosial tunai (BST) yang kabarnya dipotong 50 persen oleh perangkat.

Kabid Usaha Mikro (UM) Dinkop-UM Lumajang Imron Rosyadi mengatakan, pada periode tahun 2020 kemarin, instansi pengusul tidak hanya melalui instansinya. Ada lima instansi lainnya yang juga bisa mengusulkan nama-nama pelaku usaha ke Kementerian Koperasi (Kemenkop).

“Kami hanya mengusulkan. Dapat tidaknya itu wewenang Kemenkop melalui sistem yang dipakai. Uang itu pun kalau cair langsung ditransfer melalui bank penyalur. Yang jelas, yang dipotong bukan usulan Dinas Koperasi,” katanya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Dugaan pemotongan Bantuan Presiden (Banpres) atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang dilakukan oleh Perangkat Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, kemarin, diklarifikasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop-UM) Lumajang membantah jika disangkut-sangkutkan.

Dugaannya, BPUM yang totalnya senilai Rp 2,4 juta itu dipotong oleh perangkat desa setempat sebesar Rp 1 juta rupiah. Sedangkan yang baru cair tahap pertama sekitar Rp 1,2 juta dipotong sebesar Rp 430 ribu.

Tidak hanya itu, dugaannya juga menyasar ke bantuan sosial tunai (BST) yang kabarnya dipotong 50 persen oleh perangkat.

Kabid Usaha Mikro (UM) Dinkop-UM Lumajang Imron Rosyadi mengatakan, pada periode tahun 2020 kemarin, instansi pengusul tidak hanya melalui instansinya. Ada lima instansi lainnya yang juga bisa mengusulkan nama-nama pelaku usaha ke Kementerian Koperasi (Kemenkop).

“Kami hanya mengusulkan. Dapat tidaknya itu wewenang Kemenkop melalui sistem yang dipakai. Uang itu pun kalau cair langsung ditransfer melalui bank penyalur. Yang jelas, yang dipotong bukan usulan Dinas Koperasi,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/