alexametrics
27.8 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Kades Curahpetung Keluhkan Kinerja Sekdesnya. Ternyata Alasannya Begini

Mobile_AP_Rectangle 1

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, BUMDes tersebut ternyata belum memiliki legalitas yang sah. Sehingga seluruh program kegiatan yang bersumber dari APBDes belum bisa dilaksanakan. Kades khawatir hal itu akan memunculkan permasalahan baru ketika menjabat.

Ketua Komisi A DPRD Lumajang Nurfadilah menjelaskan, seluruh kegiatan yang ada di desa harus dikoordinasikan dengan kades. Bukan kades yang lama, tetapi kades yang baru. Sebab, kades yang baru itu sah dan memiliki wewenang dalam menyetujui penggunaan anggaran.

“Jadi, saya meminta untuk sekdes segera menyelesaikan semua laporan pertanggungjawaban program kerja. Karena ini dapat menghambat kinerja kades selanjutnya. Harus tuntas supaya semua pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kasi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Ahmad Syaifudin mengatakan, pencairan APBDes dari rekening desa seharusnya berupa program kegiatan. Atau pencairan tersebut harus dipegang oleh bendahara desa, itu pun terbatas. Maksimal yang diperbolehkan di brankas maksimal hanya Rp 5 juta.

“Kalau lebih dari itu patut menjadi potensi penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang kalau terbukti meminta langsung pencairan dari rekening desa tanpa ada program kegiatan,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

- Advertisement -

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, BUMDes tersebut ternyata belum memiliki legalitas yang sah. Sehingga seluruh program kegiatan yang bersumber dari APBDes belum bisa dilaksanakan. Kades khawatir hal itu akan memunculkan permasalahan baru ketika menjabat.

Ketua Komisi A DPRD Lumajang Nurfadilah menjelaskan, seluruh kegiatan yang ada di desa harus dikoordinasikan dengan kades. Bukan kades yang lama, tetapi kades yang baru. Sebab, kades yang baru itu sah dan memiliki wewenang dalam menyetujui penggunaan anggaran.

“Jadi, saya meminta untuk sekdes segera menyelesaikan semua laporan pertanggungjawaban program kerja. Karena ini dapat menghambat kinerja kades selanjutnya. Harus tuntas supaya semua pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Kasi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Ahmad Syaifudin mengatakan, pencairan APBDes dari rekening desa seharusnya berupa program kegiatan. Atau pencairan tersebut harus dipegang oleh bendahara desa, itu pun terbatas. Maksimal yang diperbolehkan di brankas maksimal hanya Rp 5 juta.

“Kalau lebih dari itu patut menjadi potensi penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang kalau terbukti meminta langsung pencairan dari rekening desa tanpa ada program kegiatan,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, BUMDes tersebut ternyata belum memiliki legalitas yang sah. Sehingga seluruh program kegiatan yang bersumber dari APBDes belum bisa dilaksanakan. Kades khawatir hal itu akan memunculkan permasalahan baru ketika menjabat.

Ketua Komisi A DPRD Lumajang Nurfadilah menjelaskan, seluruh kegiatan yang ada di desa harus dikoordinasikan dengan kades. Bukan kades yang lama, tetapi kades yang baru. Sebab, kades yang baru itu sah dan memiliki wewenang dalam menyetujui penggunaan anggaran.

“Jadi, saya meminta untuk sekdes segera menyelesaikan semua laporan pertanggungjawaban program kerja. Karena ini dapat menghambat kinerja kades selanjutnya. Harus tuntas supaya semua pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Kasi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Ahmad Syaifudin mengatakan, pencairan APBDes dari rekening desa seharusnya berupa program kegiatan. Atau pencairan tersebut harus dipegang oleh bendahara desa, itu pun terbatas. Maksimal yang diperbolehkan di brankas maksimal hanya Rp 5 juta.

“Kalau lebih dari itu patut menjadi potensi penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang kalau terbukti meminta langsung pencairan dari rekening desa tanpa ada program kegiatan,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/