alexametrics
29.1 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Lulusan SMA Dominasi Pilkades Lumajang

Pelaksanaan pilkades serentak di Lumajang digelar pada Desember tahun ini. Namun, siapa sangka jika dari ratusan bakal calon kades yang mendaftar di 32 desa itu, paling mendominasi lulusan SMA. Bahkan, ada yang lulusan SMP sederajat.

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Setidaknya ada 57 bakal calon berasal dari lulusan SMA, 44 bakal calon masih lulusan SMP. Selebihnya, bakal calon dari kalangan sarjana berjumlah 14 orang, dan terakhir menyandang diploma 1 sampai 3 sekitar 4 orang.

Pendaftar itulah yang bakal mengisi kontestasi pilkades serentak di 32 desa pada Desember nanti. Tahapannya juga sudah mulai berjalan. Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Lumajang Mustajib mengatakan, pendaftaran bakal calon di semua desa hampir terisi seluruhnya. Hanya Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, yang sampai saat ini masih kosong.

Sementara, batas perpanjangan waktu pendaftaran kedua berakhir sampai 1 Oktober 2021. “Pendidikan dan belajar adalah sebuah kewajiban. Secara tidak langsung memengaruhi pemahaman birokrasi. Tetapi, menurut aturan yang masih berlaku, jenjang pendidikan terakhir kepala desa minimal harus lulusan SMP. Makanya, fenomena ini sebetulnya bukan fenomena baru. Sejak dulu sudah ada,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mustajib menjelaskan, sekalipun berlatar belakang pendidikan SMA bahkan SMP, laporan yang diterimanya menyebutkan kebanyakan seluruh bakal calon itu memiliki pengalaman di birokrasi yang tidak boleh diremehkan. Ada dulunya sempat menjadi perangkat desa, incumbent, dan banyak profesi lainnya.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto mengatakan, jabatan kades merupakan jabatan ketokohan. Artinya, bukannya masalah pendidikan tersebut tidak penting, tetapi apabila terjadi kekurangan dalam urusan pemerintah, hal itu bisa dibantu oleh sekretaris desa beserta perangkat desa.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Setidaknya ada 57 bakal calon berasal dari lulusan SMA, 44 bakal calon masih lulusan SMP. Selebihnya, bakal calon dari kalangan sarjana berjumlah 14 orang, dan terakhir menyandang diploma 1 sampai 3 sekitar 4 orang.

Pendaftar itulah yang bakal mengisi kontestasi pilkades serentak di 32 desa pada Desember nanti. Tahapannya juga sudah mulai berjalan. Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Lumajang Mustajib mengatakan, pendaftaran bakal calon di semua desa hampir terisi seluruhnya. Hanya Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, yang sampai saat ini masih kosong.

Sementara, batas perpanjangan waktu pendaftaran kedua berakhir sampai 1 Oktober 2021. “Pendidikan dan belajar adalah sebuah kewajiban. Secara tidak langsung memengaruhi pemahaman birokrasi. Tetapi, menurut aturan yang masih berlaku, jenjang pendidikan terakhir kepala desa minimal harus lulusan SMP. Makanya, fenomena ini sebetulnya bukan fenomena baru. Sejak dulu sudah ada,” katanya.

Mustajib menjelaskan, sekalipun berlatar belakang pendidikan SMA bahkan SMP, laporan yang diterimanya menyebutkan kebanyakan seluruh bakal calon itu memiliki pengalaman di birokrasi yang tidak boleh diremehkan. Ada dulunya sempat menjadi perangkat desa, incumbent, dan banyak profesi lainnya.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto mengatakan, jabatan kades merupakan jabatan ketokohan. Artinya, bukannya masalah pendidikan tersebut tidak penting, tetapi apabila terjadi kekurangan dalam urusan pemerintah, hal itu bisa dibantu oleh sekretaris desa beserta perangkat desa.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Setidaknya ada 57 bakal calon berasal dari lulusan SMA, 44 bakal calon masih lulusan SMP. Selebihnya, bakal calon dari kalangan sarjana berjumlah 14 orang, dan terakhir menyandang diploma 1 sampai 3 sekitar 4 orang.

Pendaftar itulah yang bakal mengisi kontestasi pilkades serentak di 32 desa pada Desember nanti. Tahapannya juga sudah mulai berjalan. Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Lumajang Mustajib mengatakan, pendaftaran bakal calon di semua desa hampir terisi seluruhnya. Hanya Desa Sombo, Kecamatan Gucialit, yang sampai saat ini masih kosong.

Sementara, batas perpanjangan waktu pendaftaran kedua berakhir sampai 1 Oktober 2021. “Pendidikan dan belajar adalah sebuah kewajiban. Secara tidak langsung memengaruhi pemahaman birokrasi. Tetapi, menurut aturan yang masih berlaku, jenjang pendidikan terakhir kepala desa minimal harus lulusan SMP. Makanya, fenomena ini sebetulnya bukan fenomena baru. Sejak dulu sudah ada,” katanya.

Mustajib menjelaskan, sekalipun berlatar belakang pendidikan SMA bahkan SMP, laporan yang diterimanya menyebutkan kebanyakan seluruh bakal calon itu memiliki pengalaman di birokrasi yang tidak boleh diremehkan. Ada dulunya sempat menjadi perangkat desa, incumbent, dan banyak profesi lainnya.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang Suhanto mengatakan, jabatan kades merupakan jabatan ketokohan. Artinya, bukannya masalah pendidikan tersebut tidak penting, tetapi apabila terjadi kekurangan dalam urusan pemerintah, hal itu bisa dibantu oleh sekretaris desa beserta perangkat desa.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/