LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Pos pengaduan di Balai Desa Sawaran Kulon, Kedungjajang, tidak hanya menerima aduan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, keluarga penerima manfaat (KPM) juga mengadukan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sebab, dugaan penyunatan bansos tersebut juga diawali oleh BPNT yang bermasalah.
Pada Agustus tahun lalu, pemerintah mengucurkan bantuan sosial uang tunai Rp 500 ribu bagi KPM BPNT. Informasi yang berhasil dihimpun, sedikitnya ada 45 KPM mengaku tidak menerima bantuan tersebut. Justru, mereka baru mengetahui adanya bantuan tersebut dari rekening koran yang dibagikan bank, beberapa waktu lalu. Padahal, seharusnya sebanyak 188 KPM menerima bantuan uang tersebut.
Abdul Jalil, pendamping Bantuan Sosial Pangan (BSP) Kedungjajang, mengungkapkan, awalnya dia tidak mengetahui bantuan tersebut. Malah, dia mengetahui informasi dari pendamping PKH. “Saya sendiri tidak tahu bantuan uang Rp 500 ribu itu apa. Justru saya tahu dari pendamping PKH. Setelah itu, saya koordinasikan dengan Dinas Sosial Lumajang. Ternyata, itu uang BPNT Covid-19,” ungkapnya.
Jalil mengatakan, uang tersebut langsung masuk rekening KPM. Namun, tidak semua KPM menerima. Sebab, daftar penerima bantuan tersebut berbeda dengan bulan sebelumnya. Artinya, daftar penerima langsung dari Kementerian Sosial. Memang, penerima BPNT setiap bulannya tidak selalu sama.
“Jadi, data penerima BPNT itu setiap bulan tidak selalu sama. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, ada perubahan yang signifikan. Misalnya bulan Desember lalu, KPM di desa ini sebanyak 417 orang. Sedangkan bulan Juli ini ada 278 KPM. Itu keputusan pusat. Memang akan selalu ada pemadanan data dari pusat,” katanya.
Hal tersebut tidak diketahui oleh KPM. Oleh sebab itu, sebagian besar mereka mengadu di pos pengaduan. Hal tersebut untuk memastikan nama mereka tercantum dalam daftar penerima dan sesuai rekening koran. Namun, tidak sedikit KPM yang tidak menerima bantuan uang Rp 500 ribu itu.
“Sebagai pendamping, saya selalu hadir dalam setiap penyaluran BPNT. Saat memeriksa di E-Warong, saya melihat KPM melakukan transaksi dengan penyedia. Bahkan, saya juga memeriksa dokumentasi dan bukti bayar. Tetapi, saya (akui, Red) teledor pengawasannya. Sehingga ada masyarakat yang belum menerima bantuan uang itu,” pungkasnya.
Jurnalis : Muhammad Sidkin Ali
Fotografer : Muhammad Sidkin Ali
Redaktur : Hafid Asnan