alexametrics
23.3 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Pemkab Lumajang, Jumlah Honorer Lebih Banyak daripada ASN

Rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 tampaknya membuat resah tenaga kontrak atau honorer di lingkungan Pemkab Lumajang. Sebab, nasib mereka dipertaruhkan tahun depan. Padahal jumlah tenaga kontrak yang bekerja lebih banyak dari jumlah PNS.

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Semua OPD di Lumajang pasti punya tenaga kontrak. Fungsi dan peran mereka membantu kinerja PNS. Rata-rata didominasi kalangan muda. Jumlahnya bukan lagi ratusan, melainkan mencapai ribuan. Meski hal itu masih wacana, hampir setiap OPD mulai merana.

“Beberapa hari ini sudah banyak yang bertanya, tetapi kami sampaikan itu masih berupa rencana kebijakan pemerintah pusat. Riilnya, berupa surat petunjuk teknis, belum turun ke daerah,” kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Ahadi Apriyanto.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total tenaga honorer terbanyak berada di Dinas Pendidikan Lumajang. Ada sekitar 3.062 guru. Peringkat kedua Dinas Kesehatan Lumajang sebanyak 730 nakes. Sedangkan peringkat ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 188 pekerja.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, sejak terbit moratorium rekrutmen CPNS, beberapa tahun lalu, Pemkab Lumajang kekurangan tenaga kerja. Karenanya, masing-masing OPD maupun instansi di kecamatan melakukan perekrutan tenaga kontrak. Mereka melangsungkan perekrutan secara mandiri, sedangkan hasilnya dilaporkan ke BKD Lumajang.

Kepala BKD Lumajang Akhmad Taufik Hidayat menjelaskan, sekalipun sejak tahun 2018 lalu Pemkab Lumajang sebetulnya melarang OPD melakukan perekrutan tenaga kontrak, namun hal itu tidak bisa dihindari. Sebab, selama beberapa tahun ini tidak sedikit PNS yang memasuki masa pensiun.

“Ini memang dilema, makanya kadang mereka yang pensiun digantikan tenaga kerja kontrak. Hal itu untuk mendukung jalannya kelembagaan di Pemkab Lumajang. Tidak ada pilihan, kan plot anggarannya sudah tersedia, makanya tinggal mencarikan pekerjanya. Lalu, hal itu dilaporkan ke kami,” pungkasnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Semua OPD di Lumajang pasti punya tenaga kontrak. Fungsi dan peran mereka membantu kinerja PNS. Rata-rata didominasi kalangan muda. Jumlahnya bukan lagi ratusan, melainkan mencapai ribuan. Meski hal itu masih wacana, hampir setiap OPD mulai merana.

“Beberapa hari ini sudah banyak yang bertanya, tetapi kami sampaikan itu masih berupa rencana kebijakan pemerintah pusat. Riilnya, berupa surat petunjuk teknis, belum turun ke daerah,” kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Ahadi Apriyanto.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total tenaga honorer terbanyak berada di Dinas Pendidikan Lumajang. Ada sekitar 3.062 guru. Peringkat kedua Dinas Kesehatan Lumajang sebanyak 730 nakes. Sedangkan peringkat ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 188 pekerja.

Menurut dia, sejak terbit moratorium rekrutmen CPNS, beberapa tahun lalu, Pemkab Lumajang kekurangan tenaga kerja. Karenanya, masing-masing OPD maupun instansi di kecamatan melakukan perekrutan tenaga kontrak. Mereka melangsungkan perekrutan secara mandiri, sedangkan hasilnya dilaporkan ke BKD Lumajang.

Kepala BKD Lumajang Akhmad Taufik Hidayat menjelaskan, sekalipun sejak tahun 2018 lalu Pemkab Lumajang sebetulnya melarang OPD melakukan perekrutan tenaga kontrak, namun hal itu tidak bisa dihindari. Sebab, selama beberapa tahun ini tidak sedikit PNS yang memasuki masa pensiun.

“Ini memang dilema, makanya kadang mereka yang pensiun digantikan tenaga kerja kontrak. Hal itu untuk mendukung jalannya kelembagaan di Pemkab Lumajang. Tidak ada pilihan, kan plot anggarannya sudah tersedia, makanya tinggal mencarikan pekerjanya. Lalu, hal itu dilaporkan ke kami,” pungkasnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Semua OPD di Lumajang pasti punya tenaga kontrak. Fungsi dan peran mereka membantu kinerja PNS. Rata-rata didominasi kalangan muda. Jumlahnya bukan lagi ratusan, melainkan mencapai ribuan. Meski hal itu masih wacana, hampir setiap OPD mulai merana.

“Beberapa hari ini sudah banyak yang bertanya, tetapi kami sampaikan itu masih berupa rencana kebijakan pemerintah pusat. Riilnya, berupa surat petunjuk teknis, belum turun ke daerah,” kata Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Ahadi Apriyanto.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total tenaga honorer terbanyak berada di Dinas Pendidikan Lumajang. Ada sekitar 3.062 guru. Peringkat kedua Dinas Kesehatan Lumajang sebanyak 730 nakes. Sedangkan peringkat ketiga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 188 pekerja.

Menurut dia, sejak terbit moratorium rekrutmen CPNS, beberapa tahun lalu, Pemkab Lumajang kekurangan tenaga kerja. Karenanya, masing-masing OPD maupun instansi di kecamatan melakukan perekrutan tenaga kontrak. Mereka melangsungkan perekrutan secara mandiri, sedangkan hasilnya dilaporkan ke BKD Lumajang.

Kepala BKD Lumajang Akhmad Taufik Hidayat menjelaskan, sekalipun sejak tahun 2018 lalu Pemkab Lumajang sebetulnya melarang OPD melakukan perekrutan tenaga kontrak, namun hal itu tidak bisa dihindari. Sebab, selama beberapa tahun ini tidak sedikit PNS yang memasuki masa pensiun.

“Ini memang dilema, makanya kadang mereka yang pensiun digantikan tenaga kerja kontrak. Hal itu untuk mendukung jalannya kelembagaan di Pemkab Lumajang. Tidak ada pilihan, kan plot anggarannya sudah tersedia, makanya tinggal mencarikan pekerjanya. Lalu, hal itu dilaporkan ke kami,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/