alexametrics
26.9 C
Jember
Tuesday, 30 November 2021

Kuota Formasi Guru di Lumajang Sangat Minim

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Tahun ini, kuota formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lumajang sangat minim. Padahal, minat guru yang mendaftar PPPK sangat tinggi. Berdasarkan data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lumajang, sebanyak 1.972 guru mendaftar. Namun, kuota yang disediakan hanya 238 orang.

“Sangat minim. Ini yang terus kami kawal agar ada penambahan kuota formasi guru tahun depan. Pemerintah pusat juga membuka lowongan bagi satu juta guru honorer yang diangkat menjadi PPPK. Oleh karena itu, kami mendorong para guru honorer untuk mempersiapkan diri agar saat seleksi bisa lolos,” kata Kisnanto, Ketua PGRI Lumajang.

Pihaknya sudah memetakan langkah kongkret peningkatan kesejahteraan guru honorer. Namun, hal itu masih terhalang oleh kemampuan daerah. Sebab, besaran kesejahteraan mereka ditentukan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pendapatan asli daerah (PAD). “Selain upah guru naik, target kami penambahan kuota bisa terwujud,” harapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memberikan perhatian kepada guru honorer dan tenaga pendidik. Dari awalnya hanya Rp 300 ribu per bulan naik dua kali lipat. Sebab, sesuai kebijakan Pemkab Lumajang, gaji guru honorer minimal Rp 600 ribu.

“Semoga APBD dan PAD semakin bertambah. Sehingga kami bisa lebih leluasa memperhatikan kesejahteraan guru. Termasuk tenaga honorer dan tenaga pendidik yang usianya di atas 35 tahun. Kami berupaya memperjuangkan dengan bersurat ke pemerintah pusat untuk memprioritaskan mereka. Kami prihatin melihat mereka yang mengabdi hingga puluhan tahun tidak bisa mengikuti seleksi,” jelas Bunda Indah.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Tahun ini, kuota formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lumajang sangat minim. Padahal, minat guru yang mendaftar PPPK sangat tinggi. Berdasarkan data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lumajang, sebanyak 1.972 guru mendaftar. Namun, kuota yang disediakan hanya 238 orang.

“Sangat minim. Ini yang terus kami kawal agar ada penambahan kuota formasi guru tahun depan. Pemerintah pusat juga membuka lowongan bagi satu juta guru honorer yang diangkat menjadi PPPK. Oleh karena itu, kami mendorong para guru honorer untuk mempersiapkan diri agar saat seleksi bisa lolos,” kata Kisnanto, Ketua PGRI Lumajang.

Pihaknya sudah memetakan langkah kongkret peningkatan kesejahteraan guru honorer. Namun, hal itu masih terhalang oleh kemampuan daerah. Sebab, besaran kesejahteraan mereka ditentukan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pendapatan asli daerah (PAD). “Selain upah guru naik, target kami penambahan kuota bisa terwujud,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memberikan perhatian kepada guru honorer dan tenaga pendidik. Dari awalnya hanya Rp 300 ribu per bulan naik dua kali lipat. Sebab, sesuai kebijakan Pemkab Lumajang, gaji guru honorer minimal Rp 600 ribu.

“Semoga APBD dan PAD semakin bertambah. Sehingga kami bisa lebih leluasa memperhatikan kesejahteraan guru. Termasuk tenaga honorer dan tenaga pendidik yang usianya di atas 35 tahun. Kami berupaya memperjuangkan dengan bersurat ke pemerintah pusat untuk memprioritaskan mereka. Kami prihatin melihat mereka yang mengabdi hingga puluhan tahun tidak bisa mengikuti seleksi,” jelas Bunda Indah.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Tahun ini, kuota formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lumajang sangat minim. Padahal, minat guru yang mendaftar PPPK sangat tinggi. Berdasarkan data Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lumajang, sebanyak 1.972 guru mendaftar. Namun, kuota yang disediakan hanya 238 orang.

“Sangat minim. Ini yang terus kami kawal agar ada penambahan kuota formasi guru tahun depan. Pemerintah pusat juga membuka lowongan bagi satu juta guru honorer yang diangkat menjadi PPPK. Oleh karena itu, kami mendorong para guru honorer untuk mempersiapkan diri agar saat seleksi bisa lolos,” kata Kisnanto, Ketua PGRI Lumajang.

Pihaknya sudah memetakan langkah kongkret peningkatan kesejahteraan guru honorer. Namun, hal itu masih terhalang oleh kemampuan daerah. Sebab, besaran kesejahteraan mereka ditentukan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pendapatan asli daerah (PAD). “Selain upah guru naik, target kami penambahan kuota bisa terwujud,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memberikan perhatian kepada guru honorer dan tenaga pendidik. Dari awalnya hanya Rp 300 ribu per bulan naik dua kali lipat. Sebab, sesuai kebijakan Pemkab Lumajang, gaji guru honorer minimal Rp 600 ribu.

“Semoga APBD dan PAD semakin bertambah. Sehingga kami bisa lebih leluasa memperhatikan kesejahteraan guru. Termasuk tenaga honorer dan tenaga pendidik yang usianya di atas 35 tahun. Kami berupaya memperjuangkan dengan bersurat ke pemerintah pusat untuk memprioritaskan mereka. Kami prihatin melihat mereka yang mengabdi hingga puluhan tahun tidak bisa mengikuti seleksi,” jelas Bunda Indah.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca