alexametrics
23.2 C
Jember
Friday, 19 August 2022

Pemkab Lumajang Utang Rp 200 Miliar

Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Meskipun realisasi APBD tahun 2020 memunculkan Silpa surplus, Pemkab Lumajang tetap memastikan tahun ini bakal mengambil kebijakan melakukan pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 200 miliar.

Pada tahun 2020 selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah mencapai Rp 80,6 miliar. Ditambah penerimaan pembiayaan tahun ini sebesar Rp 98,5 miliar. Praktis, total Silpa surplus tersebut sebesar Rp 179,1 miliar. Namun, saat ini pemkab juga menambah anggaran dengan meminjam uang dari BUMN.

Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Silpa tahun anggaran lalu masih sekitar puluhan miliar. Namun, pemkab malah mengambil kebijakan dengan meminjam anggaran lain untuk melakukan pembangunan.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Ya, kami juga heran, Silpa-nya surplus tapi kok masih pinjam. Tetapi, apa pun itu harus diperhatikan betul. Jangan sampai nanti realisasinya merugikan. Karena kan nanti setiap tahun akan ada beban dan itu akan terjadi selama tiga tahun. Sampai tahun 2024. Pelaksanaannya harus hati-hati,” katanya setelah Rapat Paripurna Nota Keuangan, kemarin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono mengatakan, pencairan pinjaman Rp 200 miliar tersebut tidak langsung penuh dilakukan sekali. Tetapi, pemerintah melakukan penarikan untuk tahap satu dan tahap dua sebesar Rp 162 miliar. Sedangkan kekurangannya di tahap berikutnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Meskipun realisasi APBD tahun 2020 memunculkan Silpa surplus, Pemkab Lumajang tetap memastikan tahun ini bakal mengambil kebijakan melakukan pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 200 miliar.

Pada tahun 2020 selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah mencapai Rp 80,6 miliar. Ditambah penerimaan pembiayaan tahun ini sebesar Rp 98,5 miliar. Praktis, total Silpa surplus tersebut sebesar Rp 179,1 miliar. Namun, saat ini pemkab juga menambah anggaran dengan meminjam uang dari BUMN.

Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Silpa tahun anggaran lalu masih sekitar puluhan miliar. Namun, pemkab malah mengambil kebijakan dengan meminjam anggaran lain untuk melakukan pembangunan.

“Ya, kami juga heran, Silpa-nya surplus tapi kok masih pinjam. Tetapi, apa pun itu harus diperhatikan betul. Jangan sampai nanti realisasinya merugikan. Karena kan nanti setiap tahun akan ada beban dan itu akan terjadi selama tiga tahun. Sampai tahun 2024. Pelaksanaannya harus hati-hati,” katanya setelah Rapat Paripurna Nota Keuangan, kemarin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono mengatakan, pencairan pinjaman Rp 200 miliar tersebut tidak langsung penuh dilakukan sekali. Tetapi, pemerintah melakukan penarikan untuk tahap satu dan tahap dua sebesar Rp 162 miliar. Sedangkan kekurangannya di tahap berikutnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID Meskipun realisasi APBD tahun 2020 memunculkan Silpa surplus, Pemkab Lumajang tetap memastikan tahun ini bakal mengambil kebijakan melakukan pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 200 miliar.

Pada tahun 2020 selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah mencapai Rp 80,6 miliar. Ditambah penerimaan pembiayaan tahun ini sebesar Rp 98,5 miliar. Praktis, total Silpa surplus tersebut sebesar Rp 179,1 miliar. Namun, saat ini pemkab juga menambah anggaran dengan meminjam uang dari BUMN.

Wakil Ketua I DPRD Lumajang H. Bukasan mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Silpa tahun anggaran lalu masih sekitar puluhan miliar. Namun, pemkab malah mengambil kebijakan dengan meminjam anggaran lain untuk melakukan pembangunan.

“Ya, kami juga heran, Silpa-nya surplus tapi kok masih pinjam. Tetapi, apa pun itu harus diperhatikan betul. Jangan sampai nanti realisasinya merugikan. Karena kan nanti setiap tahun akan ada beban dan itu akan terjadi selama tiga tahun. Sampai tahun 2024. Pelaksanaannya harus hati-hati,” katanya setelah Rapat Paripurna Nota Keuangan, kemarin.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono mengatakan, pencairan pinjaman Rp 200 miliar tersebut tidak langsung penuh dilakukan sekali. Tetapi, pemerintah melakukan penarikan untuk tahap satu dan tahap dua sebesar Rp 162 miliar. Sedangkan kekurangannya di tahap berikutnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/