alexametrics
29.9 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Tolak Pertambangan Pasir Besi

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Keseriusan Pemkab Lumajang menolak pertambangan pasir besi di wilayah pesisir tampaknya perlu dibuktikan. Sebab, Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lumajang membolehkan aktivitas pertambangan sesuai lokasi dan zonasinya. Seharusnya segera direvisi atau berkirim surat ke Kementerian ESDM.

Baca Juga : Lima Hari Hilang, Warga Lumajang Ditemukan Meninggal di Jurang

Sebelumnya, aktivitas pertambangan pasir dulu sempat terjadi di Pantai Wotgalih. Gumuk-gumuk pasir besi selama sepuluh tahun ditambang. Namun, ketika perusahaan tersebut mengajukan perpanjangan pada tahun 2010, warga setempat bergejolak. Mereka meminta aktivitas pertambangan itu dihentikan selama-lamanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Aktivis lingkungan, Aak Abdulllah Al-Kudus, mengatakan, aktivitas pertambangan pasir di wilayah pesisir pantai sangat merugikan. Dampaknya bisa menyebabkan abrasi hingga kerusakan lingkungan yang parah. Oleh karena itu, pihaknya turut menolak keberadaan dua perusahaan yang sudah mendapat izin eksplorasi.

“Ini kenapa RTRW kita masih membolehkan? Padahal itu sudah jelas-jelas menyalahi kesepakatan pasca-terjadinya Salim Kancil, 2015. Kami menolak pertambangan pasir besi. Ini sangat membahayakan. Pemkab Lumajang harus menunjukkan langkah konkret. Jangan hanya bilang menolak. Tetapi harus ada aksi,” katanya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Keseriusan Pemkab Lumajang menolak pertambangan pasir besi di wilayah pesisir tampaknya perlu dibuktikan. Sebab, Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lumajang membolehkan aktivitas pertambangan sesuai lokasi dan zonasinya. Seharusnya segera direvisi atau berkirim surat ke Kementerian ESDM.

Baca Juga : Lima Hari Hilang, Warga Lumajang Ditemukan Meninggal di Jurang

Sebelumnya, aktivitas pertambangan pasir dulu sempat terjadi di Pantai Wotgalih. Gumuk-gumuk pasir besi selama sepuluh tahun ditambang. Namun, ketika perusahaan tersebut mengajukan perpanjangan pada tahun 2010, warga setempat bergejolak. Mereka meminta aktivitas pertambangan itu dihentikan selama-lamanya.

Aktivis lingkungan, Aak Abdulllah Al-Kudus, mengatakan, aktivitas pertambangan pasir di wilayah pesisir pantai sangat merugikan. Dampaknya bisa menyebabkan abrasi hingga kerusakan lingkungan yang parah. Oleh karena itu, pihaknya turut menolak keberadaan dua perusahaan yang sudah mendapat izin eksplorasi.

“Ini kenapa RTRW kita masih membolehkan? Padahal itu sudah jelas-jelas menyalahi kesepakatan pasca-terjadinya Salim Kancil, 2015. Kami menolak pertambangan pasir besi. Ini sangat membahayakan. Pemkab Lumajang harus menunjukkan langkah konkret. Jangan hanya bilang menolak. Tetapi harus ada aksi,” katanya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Keseriusan Pemkab Lumajang menolak pertambangan pasir besi di wilayah pesisir tampaknya perlu dibuktikan. Sebab, Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lumajang membolehkan aktivitas pertambangan sesuai lokasi dan zonasinya. Seharusnya segera direvisi atau berkirim surat ke Kementerian ESDM.

Baca Juga : Lima Hari Hilang, Warga Lumajang Ditemukan Meninggal di Jurang

Sebelumnya, aktivitas pertambangan pasir dulu sempat terjadi di Pantai Wotgalih. Gumuk-gumuk pasir besi selama sepuluh tahun ditambang. Namun, ketika perusahaan tersebut mengajukan perpanjangan pada tahun 2010, warga setempat bergejolak. Mereka meminta aktivitas pertambangan itu dihentikan selama-lamanya.

Aktivis lingkungan, Aak Abdulllah Al-Kudus, mengatakan, aktivitas pertambangan pasir di wilayah pesisir pantai sangat merugikan. Dampaknya bisa menyebabkan abrasi hingga kerusakan lingkungan yang parah. Oleh karena itu, pihaknya turut menolak keberadaan dua perusahaan yang sudah mendapat izin eksplorasi.

“Ini kenapa RTRW kita masih membolehkan? Padahal itu sudah jelas-jelas menyalahi kesepakatan pasca-terjadinya Salim Kancil, 2015. Kami menolak pertambangan pasir besi. Ini sangat membahayakan. Pemkab Lumajang harus menunjukkan langkah konkret. Jangan hanya bilang menolak. Tetapi harus ada aksi,” katanya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/