alexametrics
24.8 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Sepakat Patuhi Perbup Baru

Panitia Selok Besuki Bikin Komitmen Damai

Mobile_AP_Rectangle 1

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Perselisihan antara panitia pilkades antar waktu (PAW) Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, dengan Pemkab Lumajang telah redam. Semua pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan PAW sepakat mengikuti mekanisme dan prosedur peraturan bupati (perbup) terbaru.
Komisi A DPRD Lumajang dan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang menyarankan dan mencarikan solusi terbaik perselisihan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang, Camat Sukodono, Pemerintah Desa Selok Besuki, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta panitia.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Lumajang Awaluddin Yusuf menceritakan pengalamannya menjalani PAW, beberapa tahun silam. Menurutnya, selama komunikasi dilakukan secara intens, perbedaan pemahaman bisa segera teratasi. Sebab, sebelumnya desa-desa yang ditinggal kepala desanya melakukan musyawarah desa (musdes) secara serentak.
Lebih lanjut, untuk menjaga masyarakat setempat tetap kondusif, dia menyarankan menggunakan panitia yang sudah terbentuk. “Perlu kami garis bawahi, kalau memang di regulasi yang baru harus dibentuk panitia lagi, ya dibentuk saja. Tapi panitia yang lama itu tetap bisa menjadi panitia lagi,” sarannya.
Ketua AKD Lumajang Suhanto mengatakan, sekalipun pembentukan panitia PAW sebelumnya dianggap kurang sempurna, tetapi untuk menyesuaikan perbup terbaru, seluruh tahapan dan mekanisme harus dilalui. “Musdes pembentukan itu tetap kemarin. Tetapi penetapan dan pengukuhan panitia ditetapkan setelah perbup ini,” ucapnya.
Ketua panitia PAW Abu Kusaeri menjelaskan, sejak awal pembentukan panitia, pihaknya berkomitmen menjadikan perbup sebagai pedoman. “Panitia kami punya slogan Selok Besuki move on yang mana itu visioner, informatif, dan netral. Ini harapan besar kami. Apa pun hasilnya nanti bisa diterima oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala DPMD Lumajang Mustajib menegaskan, perbup terbaru itu harapannya bisa menguatkan pelaksanaan. Sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Supaya keberadaan panitia tidak bisa dilemahkan oleh siapa pun. Itu yang harus saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bersama,” pungkasnya.

- Advertisement -

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Perselisihan antara panitia pilkades antar waktu (PAW) Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, dengan Pemkab Lumajang telah redam. Semua pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan PAW sepakat mengikuti mekanisme dan prosedur peraturan bupati (perbup) terbaru.
Komisi A DPRD Lumajang dan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang menyarankan dan mencarikan solusi terbaik perselisihan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang, Camat Sukodono, Pemerintah Desa Selok Besuki, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta panitia.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Lumajang Awaluddin Yusuf menceritakan pengalamannya menjalani PAW, beberapa tahun silam. Menurutnya, selama komunikasi dilakukan secara intens, perbedaan pemahaman bisa segera teratasi. Sebab, sebelumnya desa-desa yang ditinggal kepala desanya melakukan musyawarah desa (musdes) secara serentak.
Lebih lanjut, untuk menjaga masyarakat setempat tetap kondusif, dia menyarankan menggunakan panitia yang sudah terbentuk. “Perlu kami garis bawahi, kalau memang di regulasi yang baru harus dibentuk panitia lagi, ya dibentuk saja. Tapi panitia yang lama itu tetap bisa menjadi panitia lagi,” sarannya.
Ketua AKD Lumajang Suhanto mengatakan, sekalipun pembentukan panitia PAW sebelumnya dianggap kurang sempurna, tetapi untuk menyesuaikan perbup terbaru, seluruh tahapan dan mekanisme harus dilalui. “Musdes pembentukan itu tetap kemarin. Tetapi penetapan dan pengukuhan panitia ditetapkan setelah perbup ini,” ucapnya.
Ketua panitia PAW Abu Kusaeri menjelaskan, sejak awal pembentukan panitia, pihaknya berkomitmen menjadikan perbup sebagai pedoman. “Panitia kami punya slogan Selok Besuki move on yang mana itu visioner, informatif, dan netral. Ini harapan besar kami. Apa pun hasilnya nanti bisa diterima oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala DPMD Lumajang Mustajib menegaskan, perbup terbaru itu harapannya bisa menguatkan pelaksanaan. Sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Supaya keberadaan panitia tidak bisa dilemahkan oleh siapa pun. Itu yang harus saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bersama,” pungkasnya.

LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Perselisihan antara panitia pilkades antar waktu (PAW) Desa Selok Besuki, Kecamatan Sukodono, dengan Pemkab Lumajang telah redam. Semua pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan PAW sepakat mengikuti mekanisme dan prosedur peraturan bupati (perbup) terbaru.
Komisi A DPRD Lumajang dan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang menyarankan dan mencarikan solusi terbaik perselisihan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang, Camat Sukodono, Pemerintah Desa Selok Besuki, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta panitia.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Lumajang Awaluddin Yusuf menceritakan pengalamannya menjalani PAW, beberapa tahun silam. Menurutnya, selama komunikasi dilakukan secara intens, perbedaan pemahaman bisa segera teratasi. Sebab, sebelumnya desa-desa yang ditinggal kepala desanya melakukan musyawarah desa (musdes) secara serentak.
Lebih lanjut, untuk menjaga masyarakat setempat tetap kondusif, dia menyarankan menggunakan panitia yang sudah terbentuk. “Perlu kami garis bawahi, kalau memang di regulasi yang baru harus dibentuk panitia lagi, ya dibentuk saja. Tapi panitia yang lama itu tetap bisa menjadi panitia lagi,” sarannya.
Ketua AKD Lumajang Suhanto mengatakan, sekalipun pembentukan panitia PAW sebelumnya dianggap kurang sempurna, tetapi untuk menyesuaikan perbup terbaru, seluruh tahapan dan mekanisme harus dilalui. “Musdes pembentukan itu tetap kemarin. Tetapi penetapan dan pengukuhan panitia ditetapkan setelah perbup ini,” ucapnya.
Ketua panitia PAW Abu Kusaeri menjelaskan, sejak awal pembentukan panitia, pihaknya berkomitmen menjadikan perbup sebagai pedoman. “Panitia kami punya slogan Selok Besuki move on yang mana itu visioner, informatif, dan netral. Ini harapan besar kami. Apa pun hasilnya nanti bisa diterima oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala DPMD Lumajang Mustajib menegaskan, perbup terbaru itu harapannya bisa menguatkan pelaksanaan. Sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. “Supaya keberadaan panitia tidak bisa dilemahkan oleh siapa pun. Itu yang harus saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman bersama,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/